SUARA CIANJUR | CIANJUR — Saat berlangsung nya acara Sosialisasi Infrastruktur Penugasan Survei Pendahuluan dan Ekplorasi PSPE di Dusun Gunung Putri Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur berlangsung ricuh, pasalnya saat acara berlangsung, Ratusan Warga sekitar terus berdatangan dengan membawa sepanduk bertuliskan Penolakan Proyek Geothermal. Rabu, (22/03/2023)
Tokoh Masyarakat beserta ratusan Warga menilai Proyek Energi terbarukan yang bersumber dari Panas bumi berpotensi merusak Alam, kehadiran proyek Geothermal di wilayahnya, Warga khawatir Alam akan di Ekploitasi habis- habisan mengingat 80% penduduk lokal berprofesi sebagai petani, yang menggantungkan penghidupanya pada keasrian Alam dan lingkungan.
Acara Sosialisasi yang di warnai aksi Demo Warga tersebut, di hadiri Asda II Budhi Rahayu Toyib, Camat Pacet Yudi Suhartoyo, Koordinator Geothermal ESDM Pusat Pandu Ismutadi, Beberapa Orang perwakilan dari PT. Daya Mas Geo Patra Pangrango, Kapolsek, Danramil, dan Tokoh Masyarakat Setempat, giat sosialisasi nampak alot dan ricuh tanpa menghasilkan kesepahaman antara Perusahaan dan Warga.
Warga tetap bersikukuh menolak proyek Geothermal meski pihak Perusahaan di bantu Pemerintah menjelaskan bahwa proyek Energi terbarukan yang bersumber dari inti panas bumi ini ramah lingkungan, saat di wawancarai Awak Media Suaracianjur.com, Tokoh Masyarakat (Aherudin) selepas acara sosialisasi angkat bicara;
" Berkaitan dengan Geothermal ini bukanlah hal baru atau barang baru, kami Warga sekitar memahami proyek ini, ini proyek Nasional, tapi di satu sisi kami sangat kecewa dari awal perencanaan kami tidak dipandang, tidak di libatkan, padahal kalau nanti ada dampak Kamilah yang pertama merasakan dampaknya, tidak ada itu edukasi kepada Kami sementara di satu sisi ada pejabat pemerintah daerah yang berstatemen di media sangat mendukung proyek ini tapi mereka tak memikirkan nasib kami- kami ini. " Tandasnya.
Masih Kata Aher; "Ke khawatiran kami sangat beralasan, karena proyek ini tentu akan menghabiskan begitu banyak sumber daya alam, terutama air, 80% Warga berprofesi sebagai petani, menggantungkan hidupnya dari pertanian, kami pun butuh air, mesin- mesin pembangkit mereka tentulah akan membutuhkan banyak air, pertanyaan nya itu air darimana kalau bukan dari sekitaran gunung gede pangrango ini dan mereka tidak menjelaskan airnya darimana, mereka hanya ngoceh jika proyek ini ramah lingkungan tapi tidak berdasarkan data, coba kami minta analisa datanya biar di singkronisasi dengan data analisa yang kami punya, mereka tidak ngasih, kenapa kami begitu ngotot menolak proyek ini, takutnya kebocoran turbin Geothermal di Selandia Baru yang mencemari alam terulang di Desa kami ini. " Tegasnya
Masih di lokasi yang sama, Koordinator Geothermal ESDM Pusat, Pandu Ismutadi, menanggapi penjelasan Aherudin saat di wawancarai Awak Media;
"Sebetulnya tugas survei itu kewajiban Pemerintah tapi karena anggaran terbatas maka dilaksanakan oleh badan usaha, begitupun dengan pembangunan proyek Geothermal ini, maka ditunjuklah badan usaha untuk menanganinya, adapun untuk permasalahan air yang nantinya akan kami gunakan tentunya tidak mengganggu air yang di butuhkan warga, kemudian terkait kemungkinan munculnya dampak dari isu pengeboran, di belahan bumi mana tunjukan koranya kalau pengeboran mengakibatkan terjadinya gempa, di Indonesia apakah ada yang protes terkait ini, tunjukan koranya. " Pungkas nya
Senada dengan yang di sampaikan Koordinator geothermal Esdm Pusat, Ketua Tim Survei (AK) nama di inisialkan, perwakilan dari PT. Daya Mas Geo Patra Pangrango, di acara sosialisasi menyebutkan;
" Energi air yang tersimpan dalam perut bumi itu di panasi magma, di sebutnya air panas bertekanan, adapun air panas yang muncul di Istana Cipanas itu merupakan satu rangkaian dengan yang ada di sini, kemudian terkait sumber daya air, kita hanya memanfaatkan Panasnya saja, air nya di kembalikan lagi ke bumi. " Ujarnya
Sementara itu di lokasi yang sama dengan acara yang sama, Asisten Daerah II (Budhi Rahayu Toyib) dalam acara sosialisasi menegaskan, pihaknya bersikap netral tidak memihak pihak manapun;
" Kami dari Pemerintah Daerah tidak memihak kepada siapapun, kami mengakomodir masukan semua pihak. " Pungkasnya singkat. (Red)
