SUARA CIANJUR | CUGENANG - Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cibulakan 2026 yang menggunakan sistem digitalisasi belum menemukan jalan keluar. Audiensi antara warga, pemerintah desa, dan panitia Pilkades berakhir tanpa kesepakatan.
Perwakilan warga menilai forum tersebut gagal menjawab keberatan masyarakat, mulai dari persoalan teknis penyelenggaraan hingga penyaluran Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sebelumnya, warga secara resmi menyampaikan Surat Pernyataan Sikap dan Tuntutan kepada Pjs Kepala Desa dan Ketua Panitia Pilkades Cibulakan. Surat itu memuat tujuh persoalan yang diminta diverifikasi serta lima tuntutan, antara lain klarifikasi tertulis, pemeriksaan ulang secara objektif, pengamanan dokumen dan logistik pemilihan, serta penundaan penetapan hasil hingga seluruh keberatan diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Perwakilan warga Desa Cibulakan, H. Ate Jaohari, mengatakan audiensi belum memberikan hasil yang diharapkan.
"Kalau saya lihat, sama sekali nol persen tidak ada titik temu. Ketua panitia belum bisa menyampaikan kepada warga bahwa dalam pelaksanaan Pilkades kemarin memang terdapat kesalahan dari pihak panitia," ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Menurut Ate, warga hanya menginginkan keterbukaan jika memang ada kekeliruan dalam penyelenggaraan.
"Yang diharapkan masyarakat itu ada pengakuan bahwa dalam pelaksanaan Pilkades kemarin terdapat kekurangan atau kesalahan teknis dari panitia. Namun, sampai audiensi selesai, belum ada hasil yang bisa memberikan kepuasan kepada warga," tuturnya.
Ia menegaskan warga akan mengajukan keberatan ulang karena belum memperoleh solusi.
"Ke depannya akan ada pengajuan ulang. Sebagai warga Cibulakan, saya sama sekali belum merasa puas karena tidak ada solusi, baik dari Pjs Kepala Desa maupun dari pihak Ketua Panitia Pilkades. Warga merasa sangat kecewa," tegasnya.
Meski demikian, Ate berharap persoalan ini tidak memecah belah masyarakat.
"Mudah-mudahan ke depannya ada solusi terbaik, terutama bagi masyarakat Desa Cibulakan. Saya menyampaikan ini atas nama masyarakat, bukan untuk membela salah satu calon nomor urut 1, 2, 3, maupun 4," imbuhnya.
Panitia: Situasi di Lapangan Chaos
Ketua Panitia Pilkades Cibulakan, Tubagus Masyidi Janan, mengklaim seluruh tahapan telah dijalankan sesuai ketentuan. Namun, ia mengakui kondisi saat pemungutan suara tidak berjalan sesuai harapan.
"Kami sudah menempuh sesuai tahapan. Tetapi ketika di lapangan, yang terjadi berlangsung hampir bersamaan. Walaupun upaya sudah dilakukan, mungkin hasilnya tidak terasa baik di mata masyarakat. Pada saat itu kondisi kerja cukup chaos, pemilih merangsek ke meja panitia. Itu salah satu penyebab munculnya kekhawatiran warga," jelasnya.
Terkait DPT yang disebut tidak tersalurkan, Tubagus menyebut sejumlah pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan. Berdasarkan informasi dari RT dan keluarga, ada pemilih yang sudah meninggal dunia, tidak dikenal, berada di luar negeri, serta tidak memungkinkan pulang ke kampung halaman.
"Yang dikembalikan ke panitia itu ada yang sudah meninggal dan ada yang tidak dikenal. Sementara untuk yang berada di luar negeri atau tidak memungkinkan pulang, berdasarkan konfirmasi kepada keluarganya, informasinya memang tidak bisa kembali," terangnya.
Ia memperkirakan jumlah DPT yang tidak tersalurkan mencapai sekitar 700 orang. Angka itu, kata dia, masih berdasarkan informasi yang diterima panitia dan belum melalui verifikasi maksimal.
"Di Desa Cibulakan, yang tidak tersalurkan dalam artian sudah meninggal atau tidak dikenal itu sekitar 700-an, kurang lebih. Karena memang kami belum memaksimalkan seluruh informasi yang diperoleh dari RT dan panitia," ungkapnya.
Mengenai dugaan kendala teknis pencoblosan digital, Tubagus menegaskan tidak ada masalah pada sistem teknologi informasi (IT). Persoalan justru muncul di meja pendaftaran ketika pemilih mulai berdatangan.
"Kalau kendala teknis sebenarnya tidak ada karena sudah ada dukungan IT. Yang terkendala justru di meja pendaftaran sejak awal pemilih masuk. Kami tadinya ingin memprioritaskan lansia, tetapi pemilih yang lain juga ingin mendapatkan giliran sehingga terjadi kericuhan di meja panitia," paparnya.
Terkait tuntutan pemilihan ulang, Tubagus menyebut panitia tidak memiliki kewenangan untuk memutuskannya.
"Kalau memang ada keputusan yang mengarah ke sana, kami hanya penyelenggara. Untuk pemutus kebijakan ada ranahnya masing-masing, di antaranya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta mekanisme hukum yang berlaku," katanya.
Pjs Kades: Tampung Aspirasi, Serahkan ke Mekanisme
Pjs Kepala Desa Cibulakan, Asep Janwar Setiaki, menilai ketidakpuasan warga sebagai bagian dari dinamika kontestasi. Ia menegaskan pemerintah desa tetap menampung aspirasi dan keberatan masyarakat.
"Itu hak masyarakat. Ketidakpuasan juga harus dipertanggungjawabkan, dan wajar kalau dinamika seperti ini terjadi. Kami tampung dan kami akomodasi. Yang jelas, kami selaku Pjs tidak ingin persoalan ini terus berlanjut karena tugas kami adalah menyukseskan Pilkades," ujarnya.
Asep mengatakan sejak H-2 pemungutan suara, ia telah mengingatkan seluruh pihak bahwa Pilkades bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memiliki kedekatan emosional dengan para calon.
"Saya dari awal, sekitar H-2, sudah mengingatkan bahwa ini berkaitan langsung dengan masyarakat. Kontestasi seperti ini tentu ada kedekatan emosional antara pemilih dengan calon yang didukung. Jadi, kemungkinan munculnya ketidakpuasan memang harus dipahami," terangnya.
Ia menegaskan keputusan sah atau tidaknya hasil pemilihan, termasuk pemilihan ulang, bukan kewenangan panitia maupun Pjs Kepala Desa.
"Pemilihan ulang bukan ranah panitia maupun Pjs Kepala Desa untuk memutuskan. Kami hanya memfasilitasi. Kalau menyangkut keberatan dan keputusan akhir, tentu harus melalui mekanisme yang berlaku. Persoalan teknis dan kronologinya harus dituangkan dalam berita acara untuk menjadi bahan pertimbangan," pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian apakah keberatan warga akan berujung pada pemeriksaan lanjutan oleh DPMD maupun mekanisme hukum lainnya.
Reporter: Joy
