| Foto: Dok. (Joy- SC) Perwakilan APMDC, Aden Yaser Muhammad, mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas keberatan warga yang sebelumnya telah disampaikan kepada panitia pelaksana Pilkades |
SUARA CIANJUR | CUGENANG — Aliansi Perwakilan Masyarakat Desa Cibulakan (APMDC) menyampaikan nota keberatan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, dalam audiensi di Kantor Kecamatan Cugenang, Selasa (17/11/2026).
APMDC menilai terdapat dugaan cacat prosedural dalam tahapan hingga pemungutan suara. Mereka meminta pengesahan kepala desa terpilih ditunda, hasil Pilkades dibatalkan, dan pemilihan ulang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perwakilan APMDC, Aden Yaser Muhammad, mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas keberatan warga yang sebelumnya telah disampaikan kepada panitia pelaksana Pilkades.
"Hari ini saya sebagai warga masyarakat Desa Cibulakan menyampaikan somasi kepada pihak Kecamatan. Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan klarifikasi dan arahan terkait persoalan yang disampaikan," ujar Aden.
Menurut Aden, pihak kecamatan menjelaskan bahwa Camat tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan pembatalan maupun Pilkades ulang. Keberatan itu juga dinilai telah melewati batas waktu pengajuan gugatan, yakni 3 x 24 jam setelah pelaksanaan Pilkades.
Meski demikian, APMDC menyatakan akan melanjutkan keberatan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur.
"Secepat mungkin. Surat kita sudah dibuat. Alhamdulillah hari ini kami bisa hadir di Kecamatan. Selanjutnya, ke DPMD kami akan meminta audiensi untuk menyampaikan dan melampirkan surat keberatan," kata Aden.
Ia mengaku menerima penjelasan Camat, namun menyayangkan panitia pelaksana Pilkades yang hingga kini belum memberikan klarifikasi atas tembusan keberatan yang telah disampaikan.
"Sejauh ini kami merasa puas dengan penjelasan pihak Kecamatan. Namun, kami belum puas dengan kinerja panitia pelaksana Pilkades karena kami sudah memberikan tembusan kepada kepanitiaan, tetapi sampai saat ini belum ada klarifikasi," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, panitia pelaksana Pilkades Cibulakan belum memberikan keterangan resmi terkait keberatan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak panitia untuk konfirmasi.
DPT dan Netralitas RT/RW Disorot
Selain tahapan pelaksanaan, APMDC juga menyoroti pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dinilai belum merata. Aden menyebut persoalan itu berkaitan dengan pendataan dan rekapitulasi warga oleh RT dan RW.
"Menurut panitia, persoalan itu merupakan kesalahan RT dan RW karena data orang-orang di kampungnya tidak seluruhnya tercatat atau direkap dengan baik. Dari kami sudah mengajukan persoalan tersebut, tetapi belum ada pengecekan lebih lanjut," jelasnya.
| Foto: Dok. (Joy- SC) Menanggapi persoalan netralitas RT/RW, Ali menjelaskan dalam juklak dan juknis yang menjadi acuan kecamatan tidak ditemukan ketentuan tertulis yang secara tegas melarang RT/RW menjadi tim sukses calon kepala desa |
APMDC juga mempersoalkan dugaan keberpihakan sejumlah RT kepada calon kepala desa tertentu. Menurut Aden, perangkat lingkungan seharusnya menjaga netralitas dan tidak menjadi bagian dari tim sukses calon mana pun.
"RT dan RW itu tidak bisa menjadi tim sukses. Waktu itu juga panitia pernah menegaskan bahwa RT dan RW tidak boleh menjadi tim sukses dari calon mana pun," tegasnya.
Aden mengklaim, berdasarkan temuan pihaknya, terdapat sejumlah RT yang diduga memiliki keberpihakan kepada calon tertentu.
"Menurut fakta yang ada, ada banyak RT yang mempunyai pegangannya masing-masing, mempunyai calon pegangannya masing-masing," pungkasnya.
Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Redaksi belum memperoleh data nama RT, wilayah, maupun bukti keterlibatan yang dimaksud.
Camat: Kewenangan Terbatas, Tempuh PTUN
Camat Cugenang, Ali Akbar, S.Kom., M.AP., membenarkan telah menerima audiensi APMDC yang menyampaikan lima tuntutan, termasuk pembatalan dan Pilkades ulang.
"Hari ini kami menerima audiensi dari Aliansi Perwakilan Masyarakat Desa Cibulakan. Ada lima tuntutan yang mereka sampaikan, di antaranya pembatalan dan pelaksanaan Pilkades ulang. Kami mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan teman-teman aliansi sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya Pilkades," ujar Ali.
Ia menegaskan kewenangan Camat dalam menangani pengaduan Pilkades terbatas pada persoalan administratif sesuai Peraturan Bupati tentang tata laksana, petunjuk pelaksanaan (juklak), dan petunjuk teknis (juknis) Pilkades.
"Kami mengacu kepada Peraturan Bupati terkait tata laksana, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pilkades. Kapasitas Camat adalah menyelesaikan pengaduan sesuai kewenangannya, terutama berkaitan dengan masalah administratif. Tetapi Camat tidak memiliki kewenangan untuk menentukan Pilkades itu diulang ataupun dibatalkan," jelasnya.
Ali menyarankan APMDC menempuh jalur hukum jika ingin melanjutkan keberatan atas hasil Pilkades.
"Secara umum kami menyarankan apabila teman-teman aliansi ingin melanjutkan proses lebih lanjut, bisa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena proses pengadilanlah yang bisa menetapkan apakah Pilkades ini memang harus diulang ataupun dibatalkan," katanya.
Terkait rencana audiensi ke DPMD, Ali menyatakan kecamatan siap hadir apabila diminta.
"Sesuai kebutuhan, kalau memang kami diminta untuk hadir di DPMD, kami akan hadir. Kalau memang diperlukan, kami siap," ujarnya.
Ali juga mengimbau penyampaian aspirasi dilakukan melalui koordinasi dan pemberitahuan terlebih dahulu agar tidak mengganggu pelayanan pemerintahan dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
| Foto: Dok. (JOY- SC) Aliansi Perwakilan Masyarakat Desa Cibulakan (APMDC) menyampaikan nota keberatan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, dalam audiensi di Kantor Kecamatan Cugenang, Selasa (17/11/2026) |
"Kami mengimbau agar ada koordinasi terlebih dahulu, menyampaikan permohonan dan menentukan waktu. Jangan sampai kegiatan pemerintahan terhambat. Selain itu, kita juga perlu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," imbuhnya.
Camat: Tak Ada Larangan Tertulis RT/RW Jadi Tim Sukses
Menanggapi persoalan netralitas RT/RW, Ali menjelaskan dalam juklak dan juknis yang menjadi acuan kecamatan tidak ditemukan ketentuan tertulis yang secara tegas melarang RT/RW menjadi tim sukses calon kepala desa.
"Dalam juklak dan juknis, kami tidak menemukan aturan yang melarang. Jadi tidak ada larangan. Bukan berarti ada kalimat yang membolehkan, tetapi memang tidak ditemukan kalimat yang melarang," ungkapnya.
Namun secara pribadi, Ali berpendapat RT dan RW sebaiknya tidak terlibat sebagai tim sukses karena dikhawatirkan memunculkan keberpihakan yang berdampak pada pelayanan masyarakat.
"Kalau secara pribadi kami berpendapat seharusnya RT dan RW tidak terlibat dalam kegiatan Pilkades sebagai tim sukses. Dikhawatirkan ada keberpihakan yang akhirnya pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan secara normatif. Meskipun tidak ada larangan, saya mengimbau sebaiknya tidak," tegasnya.
Ali menyebut persoalan serupa pernah dibahas dalam kegiatan penetapan nomor urut calon kepala desa di Desa Cijedil, Selasa (27/10/2026), setelah Ketua BPD Desa Cijedil menyinggung adanya RT/RW yang menjadi tim sukses. Saat itu, ia menyampaikan pandangan yang sama.
Ia menambahkan, apabila RT/RW mendukung calon tertentu, mereka tetap dilarang melakukan pelanggaran Pilkades, seperti politik uang dan pengancaman, serta wajib tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik.
"Kalaupun memang iya, jangan melakukan pelanggaran Pilkades, jangan melakukan politik uang, jangan melakukan pengancaman, dan tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara baik," ujarnya.
Ali menyebut persoalan tersebut akan menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan Pilkades berikutnya. Kecamatan Cugenang direncanakan menggelar Pilkades serentak di sembilan desa pada tahun mendatang.
"Ini menjadi bahan evaluasi Pilkades tahun berikutnya. Kami mengkhawatirkan jangan sampai kejadian serupa terulang. Setidaknya proses pendaftaran yang sebelumnya manual bisa dikembangkan melalui sistem digital agar lebih cepat," pungkasnya.
Reporter: Joy