SUARA CIANJUR ■ Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat terus melakukan berbagai persiapan menjelang diberlakukannya PTM (pembelajaran tatap muka) pada tahun ajaran 2021/2022 yang dimulai bulan Juli nanti. Rencananya PTM akan dilaksanakan secara terbatas bersamaan dengan tibanya tahun ajaran baru.
Hal itu dikatakan Kepala Disdik Jabar Dedi Supandi kepada wartawan ketika ditanya seputar rencana PTM, pada Jumat (4/6/2021).
Menurut Dedi, dalam pelaksanaan PTM di Provinsi Jawa Barat, hal itu tergantung kesiapan sekolah masing-masing. Artinya sekolah yang akan menyelenggarakan PTM harus memiliki sarana dan sistem kegiatan belajar mengajar untuk melaksanakan aturan protokol kesehatan.
“Intinya sekolah diizinkan untuk menyelenggarakan PTM kalau sudah memiliki kesiapan. Namun kebijakan akhir tetap ada pada kepala sekolahnya masing-masing,” tutur Dedi.
Jadi pengertian PTM terbatas dalam hal ini, ujar dia, hanya berlaku untuk sekolah yang siap melaksanakan protokol kesehatan untuk sektor pendidikan.
Sekolah harus memiliki alat pengukur suhu tubuh, wastafel yang dilengkapi sabun atau handsanitizer, masker dan faceshield cadangan untuk guru dan siswa, dan sistem KBM secara bergilir agar para siswa dapat menjaga jarak di dalam kelas.
Sarana dan prasarana harus dipersiapkan secara maksimal dengan kapasitas ruangan yang memadai dan kelas harus memiliki sirkulasi udara yang baik, lanjut dia. Sekolah juga harus tetap menyiapkan sistem pembelajaran melalui internet.
“Selain itu, sekolah harus meminta pendapat dari orang tua murid. Sekolah akan mengajukan pertanyaan apakah orang tua memilih untuk PTM terbatas atau tetap memilih pembelajaran jarak jauh. Pendapat orang tua harus diperhatikan oleh kepala sekolah,” ujar dia.
Pihak Disdik Jabar akan menerapkan protokol 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan ketat di sekolah saat PTM. Sekolah harus segera memulangkan peserta didik yang sakit, dia tidak boleh mengikuti PTM.
Rencana pelaksanaan PTM di Jabar mulai digulirkan setelah melihat kondisi terkini yakni sebanyak 68 persen pegawai pelayanan publik termasuk tenaga pengajar atau guru di Jabar sudah menjalani vaksinasi Covid-19 tahap dua. (*)
