 |
| Foto: Dok. (Joy/SC) Aksi Unjuk Rasa ASPC di DPRD Cianjur, Desak KPI Cabut Izin Tayangan Xpose Uncensored Salah Satu Program Media Nasional. |
SUARA CIANJUR | CIANJUR - Aliansi Santri Pergerakan Cianjur (ASPC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, aksi unjuk rasa yang digelar dari pukul 11.15 WIB. Sebagai bentuk penolakan terhadap framing salah satu Media Nasional yang dianggap telah menyudutkan Budaya di Pondok Pesantren.
Eka Pratama Putra, orator aksi unjuk rasa gabungan Pondok Pesantren Se- Kabupaten Cianjur dalam sesi wawancara dengan awak media menegaskan:
" Aksi unjuk rasa Santri ini merupakan respon dari framing negatif dari program acara Xpose Uncensored Tran7, isi kontennya mengandung kebohongan menyesatkan, materi kontennya tapa terlebih dahulu melakukan cek dan kroscek," terang Eka, Kamis (16/10/2025).
" Alhamdulillah tadi ada beberapa fraksi yang hadir dan menandatangani petisi, rencananya hari Selasa, 21 Oktober 2025 semua anggota DPRD Cianjur yang berjumlah 50 orang, akan menandatangani petisi tersebut, dan kami juga menuntut Bupati dan Wakil Bupati Cianjur juga turut menandatangani," jelasnya.
Lanjut Eka: " Kami beranggapan ada 50 anggota dewan sebagai penyelenggara negara dan mereka ngak boleh diam, harus berpihak sama warga negara, termasuk aspirasi dari Kami Pondok Pesantren," tandasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Ansor Ariful Holiq Zaelani, menurutnya Pemerintah harus lebih memperhatikan Kyai, Santri dan Pondok Pesantren.
" Pesantren merupakan pendidikan yang paling tua di Indonesia, karena sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka," ungkapnya.
Masih dilokasi yang sama, Halaman Gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Korlap unjuk rasa KH. Fawaid Abdul Qudus mengatakan.
" Tanggal 20 Oktober 2025 yang akan datang merupakan hari bersejarah, hari Santri Nasional, dan ditahun ini kami mendapat hadiah yang pahit. Pemerintah harus bertindak tegas, jangan sampai di hari Santri nanti ada sesuatu yang tidak baik, jangan sampai marwah negara hilang," tegasnya.
" Siapa penjaga NKRI seutuhnya? Ia adalah para Tokoh Kyai, para Santri yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia," tandasnya.
Berikut 6 Point tuntutan yang disampaikan Aliansi Santri Pergerakan Cianjur (ASPC):
1. Tolak segala tindakan yang akan memecah belah keutuhan Bangsa dan Negara
2. Tolak segala tindakan yang melecehkan, diskriminatif dan premanisme terhadap Kyai, Santri dan Pesantren.
3. Cabut izin penyiaran trans7 atas tindakan penghinaan dan pelecehannya terhadap Kyai.
4. Menuntut kehadiran Pemerintah dalam melaksanakan UU Publikasi dan Penyiaran yang telah di tetapkan.
5. Tolak segala kebijakan dan tindakan Pemerintah yang memberatkan Pesantren
6. Menuntut kehadiran Pemerintah dalam membangun dan memajukan Pesantren serta segala bentuk kegiatan keagamaan.
Menanggapi aksi unjuk rasa dari Aliansi Santri Pergerakan Cianjur (ASPC). Muhammad Zulfahmi, S.H. Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Golkar mengatakan.
" Pada prinsipnya kami di sini menerima seluruh tuntutan yang telah disampaikan ASPC," ujarnya.
" Dengan tidak mengurangi rasa hormat bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur sedang ada kegiatan, tapi pada prinsipnya Pimpinan menyetujui apa yang tadi sudah kita sepakati," imbuhnya.
Kami disini, tambah Fahmi, DPRD Kabupaten Cianjur hadir ditengah- tengah masyarakat, serta akan terus menyuarakan apa saja yang menjadi harapan para Ulama dan Santri.
" Insyaallah, kepada teman teman Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang saat ini sedang ada kegiatan, akan kami sampaikan kembali hasil kesepakatan bersama tadi," ucapnya.
(Joy)
