 |
| Foto: Dok. (Gambar ilustrasi AI Suara Cianjur) Musyawarah dihadiri perwakilan sekolah, BKK, LPK HAC, serta puluhan peserta program yang terdiri dari alumni dan non-alumni |
SUARA CIANJUR | BOJONGPICUNG - Pihak SMKN 1 Bojongpicung, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan LPK HAC menyampaikan klarifikasi terkait program Job Urgent ke Malaysia yang dipersoalkan peserta. Klarifikasi tersebut disampaikan dalam musyawarah yang digelar di lingkungan SMKN 1 Bojongpicung, Senin (28/9/2026).
Musyawarah dihadiri perwakilan sekolah, BKK, LPK HAC, serta puluhan peserta program yang terdiri dari alumni dan non-alumni.
Humas SMKN 1 Bojongpicung, Meli Sugiasih, S.Pd. M.Pd., menegaskan sekolah selama ini telah memberangkatkan banyak alumni untuk bekerja di luar negeri.
"Seperti yang sudah diobrolkan kemarin, pada dasarnya kami sudah banyak memberangkatkan alumni ke luar negeri, ada yang ke Arab Saudi, Turki, Brunei, dan Malaysia," kata Mely usai musyawarah.
Ketua BKK SMKN 1 Bojongpicung, Hendrianto Setiawan, S.Pd., menjelaskan tugas pokok BKK meliputi Bekerja, Melanjutkan, dan Wirausaha (BMW).
"Tugas BKK itu ada tiga, BMW. Kami fokus pada aspek bekerja. Jadi, siapa pun yang datang membawa informasi lowongan, kami tawarkan kepada siswa. Jika ada yang berminat setelah sosialisasi job fair, kami fasilitasi. Tugas BKK menjembatani peluang, bukan merekrut atau menyediakan pekerjaan," jelasnya.
Terkait hasil musyawarah, Hendrianto menyebut pihaknya sempat menawarkan opsi pengembalian dana.
"Setelah pertemuan selesai, kami tawarkan siapa yang ingin uangnya dikembalikan. Namun tidak ada yang menyatakan ingin berhenti, semua menyatakan ingin melanjutkan," ujarnya.
Ia juga menyebut tengah mengurus paspor 20 peserta untuk program penempatan berbeda di luar 42 peserta tersebut.
"Kemarin saya mengurus paspor untuk 20 orang di Imigrasi Bekasi. Itu program berbeda, kami bekerja sama dengan banyak pihak," katanya.
Saat disinggung soal peserta dari luar alumni, Hendrianto menegaskan program bersifat terbuka.
"Namanya juga job fair, siapa saja boleh bergabung, baik alumni maupun non-alumni," jawabnya.
Direktur LPK HAC, H. Ana Suryana, S.M., mengklaim pihaknya tengah membantu program pemerintah dan memastikan proses penempatan ke Malaysia sebagai cleaning service masih berjalan.
"Yang kami lakukan saat ini adalah membantu pemerintah. Tidak ada masalah, job Malaysia tetap ada dan tetap berproses. Beberapa siswa saja yang belum memahami prosesnya meski sudah dijelaskan," jelasnya.
Perwakilan LPK HAC, Hj. Ida Rosida, mengakui adanya kendala terkait perusahaan penempatan yang disebut peserta sebagai PT Mardel.
"Kami tidak lepas tanggung jawab karena memang sedang berproses. PT Mardel memang sedang kena suspend, kami tahu itu dari KP2MI dan itu benar. PT Mardel juga tidak lepas tanggung jawab, mereka akan mengalihkan job ke PT lain. Karena peserta belum memiliki ID, maka proses harus dimulai dari nol lagi. Demand letter dan job order harus diproses ulang, kemudian dibawa ke KP2MI untuk pengurusan SIP. Itu memerlukan waktu dan biaya," beber Ida.
Ida menambahkan pihaknya kini mengarahkan peserta ke peluang kerja di negara lain.
"Job dari luar negeri banyak, ada permintaan dari Arab Saudi, Kuwait, Brunei, Turki, hingga Eropa. Kami sedang mengarahkan mereka ke negara lain yang benefitnya lebih baik dibanding Malaysia. Di hotel atau restoran, job deskripsinya lebih bagus. Beberapa orang sudah mendaftar, ada yang ke Turki, Brunei, dan Malaysia. Kebetulan untuk Malaysia kuotanya hanya 20 orang," terangnya.
Terkait peserta yang tidak ingin melanjutkan, Ida menyatakan pengembalian dana akan diproses.
"Yang tidak mau melanjutkan akan diproses pengembalian dananya," tuturnya.
Musyawarah tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas keluhan sejumlah peserta yang mengaku dijanjikan berangkat pada Agustus atau awal September 2026.
Salah satu peserta berinisial HN, alumni SMKN 1 Bojongpicung, mengaku menemukan ketidaksinkronan informasi selama proses.
"Saya mendaftar program job urgent yang ditawarkan BKK. Di tengah proses, saya menemukan banyak kejanggalan. Informasi biaya tidak sinkron, menurut BKK total biaya hingga berangkat Rp17.500.000, sementara menurut lembaga pelatihan Rp22.500.000. Peserta diminta membayar Rp5.000.000 ditambah Rp200.000 untuk transportasi, sisanya menggunakan dana talangan," ujar HN, Selasa (22/9/2026).
HN juga menyoroti durasi pelatihan dan tanggal pada sertifikat yang menurutnya janggal.
"Pelatihan dikatakan berlangsung tiga bulan, tetapi faktanya hanya dilaksanakan satu setengah bulan. Sertifikat tertulis tertanggal 1 Oktober 2026, tetapi sudah dibagikan kepada peserta pada 16 September 2026," katanya.
Ia juga mengaku sempat menelusuri rekam jejak perusahaan penempatan yang menurut penelusurannya berstatus suspend.
Keluhan serupa disampaikan orang tua alumni berinisial EH yang mengaku telah membayar Rp5.200.000 dan menilai janji keberangkatan belum terealisasi.
"Saya sudah membayar Rp5.200.000. Dijanjikan berangkat kerja ke luar negeri bulan Agustus, selambat-lambatnya awal September 2026, tetapi hingga kini belum terbang," jelas EH.
Reporter: Goesta
