| Foto: Dok. (Gambar ilustrasi AI Suara Cianjur) Kuasa hukum, Iko Bambang Sukmara, S.H., mengatakan somasi dilayangkan setelah klarifikasi kliennya, RR, orang tua RS, ke sekolah dan sejumlah unit BRI tidak membuahkan jawaban yang memuaskan |
SUARA CIANJUR | CIANJUR — Kuasa hukum orang tua siswa SMP Innovative School Cianjur melayangkan somasi pertama kepada BRI Cabang Cianjur. Somasi itu menuntut penjelasan tertulis dan transparan atas dugaan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) atas nama RS, yang diklaim tidak pernah diaktivasi maupun diterima penerima manfaat.
Kuasa hukum, Iko Bambang Sukmara, S.H., mengatakan somasi dilayangkan setelah klarifikasi kliennya, RR, orang tua RS, ke sekolah dan sejumlah unit BRI tidak membuahkan jawaban yang memuaskan.
“Melalui somasi ini kami meminta BRI menjelaskan secara menyeluruh, transparan, dan tertulis, termasuk alur transaksi dan siapa pihak yang menerima pencairan,” ujar Iko, Jumat (20/11/2026).
1. Berawal dari Cek Mandiri di SIPINTAR
Persoalan bermula saat RR mengecek status anaknya secara mandiri melalui aplikasi SIPINTAR milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Hasilnya, RS tercatat sebagai penerima PIP aspirasi tahun anggaran 2022 dan 2023. Namun hingga RS menamatkan pendidikan, dana tersebut disebut belum pernah diterima. Nilai yang dipersoalkan sebesar Rp1,5 juta.
RR kemudian meminta klarifikasi ke sekolah, BRI Unit Bojong, dan BRI Cabang Cianjur.
2. BRI Unit Bojong: Dana Sudah Dicairkan Pihak Lain
Di BRI Unit Bojong, Customer Service Officer (CSO) Verawati menyebut dana PIP RS sudah dicairkan pihak lain.
Dana tahun 2022 disebut dicairkan di BRI Unit Sukagalih, Cikalongkulon, sedangkan dana tahun 2023 di BRI Unit Gekbrong.
“Klien kami terkejut. Baik orang tua maupun siswa mengaku tidak pernah mengaktivasi buku Simpanan Pelajar (SimPel), bahkan tidak pernah menerima pemberitahuan dari sekolah,” kata Iko.
3. Keterangan BRI Berubah-ubah dan Saling Bertentangan
Dalam penelusuran awak media, keterangan BRI dinilai tidak konsisten.
Verawati awalnya menyebut rekening RS diblokir karena jarang digunakan. Ia juga sempat menyebut dana 2023 kembali ke kas negara, sebelum meralat dan menyatakan dana 2023 juga sudah dicairkan.
“Saya tidak bilang dicairkan oleh siapa. Yang jelas, tahun 2022 dicairkan di BRI Unit Sukagalih Cikalongkulon dan yang tahun 2023 di BRI Unit Gekbrong,” ujar Verawati, Rabu (11/11/2026).
Verawati menambahkan, PIP bisa dicairkan di unit BRI mana saja dan aktivasi rekening RS bukan dilakukan di BRI Unit Bojong.
Keterangan itu bertentangan dengan penjelasan BRI Cabang Cianjur melalui Sheny. Sheny menyebut dua rekening atas nama RS belum terdata telah terbit buku, yang berarti belum dilakukan aktivasi, dan masa berlaku aktivasi telah berakhir.
“Kalau belum terbit buku tabungan, berarti belum transaksi, Pak,” ujar Sheny.
Padahal, orang tua RS mengaku telah menerima laporan transaksi finansial atau rekening koran yang diterbitkan BRI Unit Bojong Karangtengah.
| Foto: Dok. (SC) Kuasa hukum, Iko Bambang Sukmara, S.H., mengatakan somasi dilayangkan setelah klarifikasi kliennya, RR, orang tua RS, ke sekolah dan sejumlah unit BRI tidak membuahkan jawaban yang memuaskan |
Hingga berita ini disusun, BRI Cabang Cianjur belum memberikan penjelasan resmi mengenai siapa yang mengaktivasi rekening, siapa yang mencairkan dana, dan dokumen apa yang menjadi dasar pencairan.
4. Sekolah dan Yayasan: Tidak Pernah Mencairkan, PIP Dibatalkan
Pihak SMP Innovative School Cianjur dan Yayasan Fastabiqul Khairat menyatakan tidak pernah mencairkan dana PIP aspirasi tersebut.
Kepala SMP Innovative School Cianjur, Siti Maryam Maulida, mengaku tidak mengetahui persoalan itu karena baru menjabat dua tahun terakhir.
“Peristiwanya bukan terjadi di masa saya. Itu terjadi sebelum saya menjadi kepala sekolah, jadi saya tidak tahu. Meski begitu, saya akan berupaya mencari tahu kepada pemilik yayasan,” ujar Siti, Selasa (10/11/2026).
Operator sekolah, Fikry Muhamad Arifin, membenarkan nama RS tercatat sebagai penerima manfaat PIP. Namun ia mengaku belum mengetahui siapa yang mengaktivasi buku SimPel RS.
“Tidak tahu Pak, nanti akan dicek dulu,” kata Fikry yang mengaku menjadi operator sejak 2021.
Pengurus Yayasan Fastabiqul Khairat, Suroto, mengakui yayasan pernah mengajukan PIP aspirasi melalui anggota DPR RI. Namun karena dinilai bermasalah, yayasan memutuskan tidak mensosialisasikan dan tidak mencairkan dana tersebut, lalu melaporkannya untuk dibatalkan.
“Kami tidak pernah mengambil secara kolektif. Dana itu harus diambil oleh orang tua dan siswa yang bersangkutan,” katanya.
Menurut Suroto, PIP reguler memiliki dokumen penerimaan dan surat tugas dari sekolah. Sementara PIP aspirasi, kata dia, tidak disetujui untuk diambil dan dianggap kembali ke kas negara apabila tidak dicairkan.
5. Disdikpora Panggil Sekolah dan Yayasan
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, H. Ipan Sopandi, S.Pd., M.Pd., telah memanggil kepala sekolah dan pengurus yayasan untuk konfirmasi internal.
Menurut Ipan, pihak sekolah dan yayasan mengaku tidak pernah mencairkan dana tersebut. Ia juga menyebut sekolah tidak pernah mengeluarkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pencairan PIP tahun anggaran 2022-2023.
| Foto: Dok. (Gambar ilustrasi AI SC) Kuasa hukum, Iko Bambang Sukmara, S.H., mengatakan somasi dilayangkan setelah klarifikasi kliennya, RR, orang tua RS, ke sekolah dan sejumlah unit BRI tidak membuahkan jawaban yang memuaskan |
“Pihak sekolah tidak pernah mengeluarkan SPTJM. Saya tanya ke operator, kepala sekolah sekarang, kepala sekolah dulu, dan ketua yayasan,” ujar Ipan, Kamis (12/11/2026).
Penutup: Tuntut Fakta, Bukan Spekulasi
Iko menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi maupun menuduh pihak mana pun sebelum fakta dan bukti diperoleh. Namun ia menekankan hak penerima manfaat harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini masalah hak peserta didik yang mendapat bantuan dari negara. Jika dana memang telah dicairkan, siapa yang mencairkan, siapa yang menerima, kapan transaksinya, dan berdasarkan dokumen apa?” kata Iko.
Ia menambahkan, apabila dalam penelusuran ditemukan penyimpangan, pencairan kepada pihak yang tidak berhak, atau indikasi pelanggaran hukum, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut melalui mekanisme pengaduan maupun proses hukum sesuai fakta dan bukti.
“Bantuan PIP ini diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan anak. Penyalurannya harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandas Iko.
Reporter: Goesta