SUARA CIANJUR | JAKARTA - Kerusuhan masal dalam aksi massa di Jakarta berujung pada penjarahan rumah pejabat publik, mulai dari anggota DPR hingga Menteri. Aksi penjarahan berlangsung sejak Sabtu siang hingga Minggu dini hari (31/8/2025).
" Sejumlah fasilitas umum juga menjadi sasaran perusakan. Sebanyak tujuh gerbang tol dibakar massa pada Jumat (29/8/2025). Selain itu juga sarana prasarana milik Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya mengalami kerusakan berat dan ringan," ungkap Azmi, Selasa, (9/9/2025).
" Ada 37 sarana prasarana Polri dari mulai polres, polsek, polsubsektor, pospol, pos lantas, dan hingga beberapa kendaraan dinas yang dirusak massa,” terangnya.
Azmi menambahkan, akibat aksi anarkis tersebut telah merugikan banyak pihak yang tidak seharusnya terjadi.
" Menyikapi masalah yang dihadapi pasca kerusuhan maka kami dari LAKSI menyatakan sikap terkait dengan adanya pernyataan dari Komnas HAM di media yang telah mengecam tindakan polisi dalam menegakan hukum terhadap para pelaku dalang kerusuhan dan pelaku perusakan fasilitas publik, kami menilai bahwa pernyataan Komnas HAM yang menyebutkan polisi bekerja tidak professional dalam menangani aksi rusuh di wilayah hukum Polda Metro Jaya sangat tidak berdasar dan menyesatkan publik," tandasnya.
Sambung Azmi, kami yakin polisi telah memiliki bukti yang kuat atas keterlibatan Delpedro sebagai pelaku propaganda dalang kerusuhan dan polisi bekerja sudah sesuai prosedur dan fakta hukum yang ada, atas kasus kematian ojol Alm. Affan Polri juga sudah memberikan sangsi tegas terhadap anggota Brimob yang melakukan tindakan hukum.
" Artinya polri sangat responsif atas desakan publik, dan juga sudah sesuai dengan azas keadilan di masyarakat," jelasnya.
Lebih lanjut Azmi menegaskan, kami meminta semua pihak termasuk Komnas HAM atau LSM tertentu agar menghormati proses hukum yang tengah dijalankan oleh Polda Metro Jaya, kami mengecam adanya narasi tendensius dari Komnas HAM yang menyudutkan polri dalam mengungkap para pelaku perusuh.
" Kami menuntut agar Komnas HAM tidak melakukan intervensi terhadap proses ini, dan tidak memberikan pernyataan yang tendensius terhadap polri, kami mengecam narasi soal tuntutan pencopotan Kapolri, dan Kapolda yang menurut kami sangat tidak berdasar dan politis," katanya.
Masih kata Azmi. Komnas HAM jangan mengarang cerita yang tidak jelas, mengenai korban jiwa sebab semua pihak baik anggota polri juga mengalami penganiayaan dan menjadi korban akibat dari aksi rusuh tersebut.
" Kami mengingatkan dengan penuh kesadaran akal budi dan hati nurani bahwa polri telah mengedepankan pendekatan humanis dan proporsional untuk mengidentifikasi antara demonstran damai dan perusuh, dalam menangkap para pelaku kejahatan dalam aksi massa tersebut," seru Azmi.
" Kami memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi atas kinerja Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Suheri yang dinilainya sangat mengedepankan aspek kemanusiaan dan tetap sigap dalam mengamankan jalannya aksi dan mampu menjaga situasi tetap terkendali meskipun massa bertindak anarkis," pujinya.
Ia juga menjelaskan. Berkat keseriusan dan turun langsung di lapangan Kapolda metro jaya berhasil mengembalikan stabilitas keamanan di wilayah hukum Jakarta dan sekitarnya.
" Polri hari ini sudah sangat profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sejak era reformasi kepolisian terus menuju ke arah lebih baik sesuai yang diharapkan masyarakat," bebernya.
" Jika masih ada yang menilai kepolisian tidak profesional merupakan pihak yang selama ini tidak melihat kinerja polri secara utuh dan objektif," ucapnya.
Terakhir Azmi mengatakan, bahwa kepercayaan publik terhadap Polri setiap tahunnya meningkat.
" Kepercayaan publik terhadap Polri setiap tahunnya meningkat itu sudah bisa menjadi bukti Polri semakin hari semakin baik dalam menjalankan tugas di lapangan, itu tidak terbantahkan karena masyarakat langsung yang memberikan penilaian." Tutupnya.
(Red)
