SUARA CIANJUR | CIANJUR – Menanggapi isu Siswa/i yang menjadi korban keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, H. Misfalah Yusuf Sekretaris Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Kabupaten Cianjur angkat suara. Kamis (2/10/2025).
“ Secara prinsip, MUI sangat mendukung program pemerintah memberi makanan bergizi kepada anak sekolah. Namun praktik di lapangan jauh dari harapan. Banyak kejadian keracunan, makanan basi, dan penyajian yang tidak higienis. Itu tanda bahwa pengelolaan dapur MBG masih sangat bermasalah,” ujar Misfalah, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, banyak dapur penyedia MBG dijalankan oleh pihak yang belum memiliki pengalaman memadai. Akibatnya, kualitas masakan sering kali rendah, bahkan sampai basi sebelum dikonsumsi siswa.
“ Sebagian pengelola belum profesional. Bekerja dikejar target jumlah produksi, tapi tidak seimbang dengan tenaga kerja dan kapasitas dapur. Inilah yang membuat makanan jadi kurang layak konsumsi,” jelasnya.
Misfalah menegaskan bahwa dapur MBG seharusnya tidak boleh beroperasi tanpa sertifikat kelayakan higienis, izin kesehatan, hingga jaminan halal. Ia menilai pemerintah terlalu longgar dalam pengawasan.
“ Harusnya setiap dapur punya sertifikat higienis, diuji kelayakan, bahkan sampai ke standar kebersihan dan kehalalan. Sayangnya sampai sekarang pemerintah daerah, desa, maupun kecamatan justru tidak ikut mengawasi. Seolah program ini berjalan tanpa kontrol,” ungkapnya.
Ia mendesak Puskesmas dan Dinas Kesehatan lebih terlibat aktif dalam pengawasan dapur MBG, terutama menyangkut izin kelayakan kesehatan, standar gizi, dan halal-haram bahan makanan.
Sejumlah kasus keracunan siswa akibat makanan MBG di Cianjur menjadi bukti bahwa program ini belum siap diterapkan secara masif. Misfalah menilai, niat baik pemerintah memberi gizi justru berpotensi mencelakai anak bangsa jika tidak diperbaiki.
“ Tujuan pemerintah mulia, tapi kalau pelaksanaannya amburadul, justru jadi bumerang. Jangan sampai program makan bergizi gratis malah berubah jadi ‘makan berisiko gratis,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi total program MBG, mulai dari standar dapur, pelatihan pengelola, pengawasan lintas instansi, hingga kepastian sertifikasi halal.
“ Kalau hal ini dibiarkan, yang jadi korban adalah anak-anak bangsa. Pemerintah harus tegas, jangan memberi izin pada dapur-dapur nakal. Program yang niatnya mulia jangan sampai mencelakai generasi penerus,” pungkas Misfalah.
(Indra)
