SUARA CIANJUR | MANDE - Pengelolaan Program Ketahanan Pangan (Ketapang) sumber dana desa (DD) dipersoalkan Warga Desa Kutawaringin- Mande, pasalnya program yang di danai duit negara tersebut dalam pengelolaannya selain amburadul juga dinilai warga tidak transparan.
Kisruh ketapang desa kutawaringin berawal dari adanya keluhan dari masyarakat yang mempertanyakan bagaimana ketahanan pangan desa tersebut di kelola, programnya berjalan, anggaran setiap tahunnya sudah digelontorkan, namun manfaatnya bagi kesejahteraan warga tidak ada.
Seperti yang di sampaikan MH (Inisial -red) Tokoh Pemuda setempat, melihat kondisi dilapangan nampak amburadul ia mengaku tergerak untuk mengungkap permasalahan.
" Kami melihat anggaran ketapang ini setiap tahunnya cukup besar, hingga ratusan juta rupiah, anggaran sebesar itu dimana fisik kegiatannya, dimana kandang serta hewan ternaknya, kami sebagai warga desa berhak mendapat penjelasan yang kongkrit," ucapnya Kamis (27/11/2025).
" Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia," tandasnya.
Lanjut MH: " Setelah mempertanyakan langsung ke Kepala Desa, kami menerima penjelasan bahwa ternak domba ketapang tersebut tersebar di 3 titik, atas dasar informasi tersebut saya langsung menulusuri kelapangan satu persatu," katanya.
Sambung MH, dilapangan kami banyak mendengar keluhan dari warga masyarakat terkait program ketahanan pangan desa, sehingga kami merasa tergugah untuk mencari kejelasan.
" Kok bisa program pemerintah yang seharusnya dapat membantu kesejahteraan masyarakat, namun dilapangan masyarakat malah banyak yang mengeluh bukannya bahagia dengan adanya program ini, malah yang kami temukan adalah cerita-cerita keluhan warga," bebernya.
" Atas temuan tersebut akhirnya saya beserta warga masyarakat yang lain sepakat untuk mempertanyakan bersama-sama datang langsung ke kantor Pemerintahan Desa Kutawaringin dengan harapan mendapatkan kejelasan dari pihak Pemerintah Desa terkait masalah domba ketapang pada hari Senin 24 November 2025." ujarnya.
Lebih lanjut MH mengatakan dalam musyawarah kami mendapat penjelasan dari kades terkait jumlah domba.
" Dalam pertemuan tersebut Kepala Desa menjelaskan secara lisan bahwa domba ketapang ada sebanyak 62 ekor, berada di 3 lokasi, Cibodas, Geger Bentang, dan Kuta," bebernya.
" Saya pernah mencoba mempertanyakan dan meminta file dokumen resmi terkait program ketapang, namun tidak diberikan, dalih kades sudah saja kalau ingin jelas kumpulkan saja kapan, nanti akan dijelaskan dalam kumpulan," ucapnya menirukan ucapan Kades.
Terpisah, RH (Inisial -red) Tokoh Masyarakat setempat juga mengungkapkan rasa kekecewaan serta tanda tanya besar terkait pengelolaan ketapang desa kutawaringin yang direalisasikan melalui ternak domba, menurut dia pengelolaannya tidak transparan dan akuntabel.
" Pada hari Senin 24 November saya bersama perwakilan warga yang lainnya datang memenuhi undangan kepala Desa untuk hadir di balai desa, pada pukul 09.00 WIB, berjam- jam kami menunggu, namun yang ditunggu tak juga datang, setelah sekian lama menunggu akhirnya kades yang tidak disiplin waktu muncul, dengan membawa alasan ada kegiatan lain dulu," tuturnya.
" Dalam musyawarah tersebut kades memberikan penjelasan secara lisan, padahal yang kami inginkan penjelasan dengan data tertulis secara resmi, karena yang kami pertanyakan menyangkut penggunaan sumber keuangan desa," paparnya.
Lebih lanjut RH menjelaskan dalam forum musyawarah antara masyarakat dengan pemerintah desa tersebut Kades menjelaskan jumlah domba.
" Di forum tersebut warga hanya menerima penjelasan lisan bahwa domba ketapang ada 62 ekor, tersebar ditiga titik, yaitu: di Dusun 1 Cibodas, Dusun 2 Kuta, Dusun 3 Geger Bentang, jinis mah aya, sebetulnya yang warga harapkan adalah penjelasan yang gamblang dan jelas, kan ini anggaran negara anggaran resmi program dari pemerintah, sementara penjelasan tertulis hanya curat coret tulisan Aji selaku ketua TPK dikertas buku tulis," bebernya.
" Maenya pertanggung jawaban uang negara hanya curat coret pulpen siga nu heureuy, budak SD ge bisaeun kitu mah pak." Ketus RH dengan nada kecewa.
" Harapan warga mah hadir di desa teh mendapatkan penjelasan yang jelas, datana dibuka anggaran ketapang tahun 2022 sebesar sekian ratus juta digunakan untuk pembangunan kandang sekian puluh juta, belanja domba indukan sekian ekor kali harga per- ekor sekian juta perkembangan 1 tahun berkembang beranak pinak rata-rata tong loba lah 1 we kali 62 tong ngitung aya nu 2 nu 3 ekor anakna, ieu mah 1 we anggap anakna sawareh paraeh, itung 1 we meureun ditahun kedua teh geus ngalipet 62 kali 2 jadi 124 ekor sementara kan ieu perjalanan program domba ketapang kurang leuwih udah 3 tahun, coba lamun bener pengelolaana meureun berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Desa Kutawaringin, ieu mah 3 tahun teh nguyek we angger 62 ekor jinis na mah cenah aya cek kades teu leungit," bebernya.
Sambung RH, laporan kematian wae 32 ekor, di dusun handap 22 ekor, kan lamun mati ge kudu aya laporan nu jelasna, ieu mah laporan uang negara tibang curat coret pulpen na kertas buku, bila perlu dimana eta kerangka kematian domba nu 54 ekor dibuktikeun meh jelas, jeung ieu kieu deuih pak dana ketapang Desa Kutawaringin kan bukan hanya satu tahun anggaran melainkan setiap tahun anggaran ratusan juta rupiah.
" Maenya penjelasan kades fisik domba nu aya tibang 62 ekor kan aneh? Eta tanda tanya besar warga mah," tandasnya.
Apa harapan warga kedepan terkait permasalahan program ketahanan pangan di Desa Kutawaringin? tanya awak media.
" Harapan kami pihak berwenang baik dinas instansi terkait maupun APH sangat perlu turun tangan melakukan audit ataupun pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran di Desa Kutawaringin, sebetulnya banyak pak yang tidak jelas bahasa kota na mah tidak transparan dan akuntabel, padahal peraturan dan undang-undang mah mengamanatkan Dana Desa harus dikelola secara transparan dan akuntabel," harapnya.
Sementara itu hal yang menggelitik disampaikan Aji selaku Ketua TPK Ketahanan Pangan (Ketapang) Desa Kutawaringin, saat ditanya awak media terkait Ketapang yang sedang digarapnya, ia malah balik bertanya:
" Ketapang teh naon pak abdi mah teu terang?," tanya Aji nampak bingung.
Ketapang Desa Kutawaringin yang direalisasikan dalam bentuk ternak domba tahun anggaran berapa? kejar awak media kembali bertanya.
" Saya tidak tahu pak" jawabnya singkat.
Pak Aji jadi ketua TPK sejak kapan tahun berapa? tanya awak media.
" Kurang lebih 3 tahunan yang lalu pak," Jawabnya.
Agar diketahui program ketapang desa didanai dana desa, diwajibkan setiap tahunnya minimal 20% dari total Dana Desa, untuk tahun 2025. program ini bertujuan untuk mendukung swasembada pangan di tingkat desa, menyediakan pangan bergizi, serta memberdayakan masyarakat melalui badan usaha milik desa.
(Goesta)
