 |
| Foto: Dok. (AI/SC) Gambar ilustrasi Polemik Saling Lempar Tanggung Jawab di SDN Cipinang, Penerima Manfaat PIP Minta Disdikpora Cianjur Serap Informasi Secara Objektif dan Tegas Mengambil Sikap |
SUARA CIANJUR | CIKALONGKULON – Polemik dugaan penyaluran dana Program Indonesia Pintar(PIP) di SDN Cipinang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, masih terus bergulir. Persoalan yang berawal dari tuntutan sejumlah orang tua siswa agar pengelolaan dana PIP dilakukan secara terbuka kini berkembang menjadi saling lempar tanggung jawab antara kepala sekolah yang menjabat dengan mantan kepala sekolah.
Saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan,Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Rifki Mohammad Ramdan, S.P., M.M.,menyampaikan bahwa pihak-pihak terkait sedang dikumpulkan untuk membahas persoalan tersebut.
"Hari ini sedang dikumpulkan pihak KS, Komite, Ortu, Koordik, dan stakeholder terkait,"tulis Rifki dalam pesan singkatnya, Senin (6/7/2026).
Ia juga menambahkan bahwa hasil pertemuan akan disampaikan pada hari berikutnya.
"Besok ada info hasil pertemuan hari ini."
Rifki berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kita berharap semua bisa diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku."
Namun, sehari kemudian, Selasa (7/7/2026), Ketua Komite SDN Cipinang, Aep Saepudin, membantah adanya pertemuan sebagaimana disampaikan Kabid SD.
"Dari hari Senin, 6 Juli 2026 sampai dengan hari ini Selasa, 7 Juli 2026 tidak ada kumpulan seperti yang disampaikan Kabid SD. Saya kan Ketua Komitenya, tidak ada pemberitahuan rapat ataupun musyawarah terkait PIP," ujarnya.
Menurut Aep, dirinya telah berupaya membangun komunikasi agar seluruh pihak dapat duduk bersama mencari solusi, namun belum mendapat respons yang jelas.
"Saya selaku Ketua Komite sudah mencoba berkomunikasi untuk duduk bersama, namun pihak kepala sekolah begini responsnya, tidak jelas terus, saling lempar tanggung jawab. Sekarang silakan para orang tua menentukan langkah selanjutnya."
Ia kembali menegaskan bahwa hingga Selasa tidak pernah ada musyawarah sebagaimana di informasikan sebelumnya.
"Saya tegaskan, hari Senin hingga Selasa tidak ada kumpulan. Saya tidak ke mana-mana dan tidak ada pemberitahuan apa pun dari pihak sekolah."
Terpisah, orang tua penerima manfaat PIP berinisial IH mengaku prihatin melihat kondisi yang terjadi di lingkungan pendidikan SDN Cipinang.
"Miris, melihat dunia pendidikan di SDN Cipinang. Oknum pendidik yang seharusnyamemberi teladan justru memberikan contoh yang tidak baik. Diberi amanah mengelola bantuan pendidikan tidak disampaikan kepada yang berhak, ketika diminta pertanggungjawaban malah saling tuduh dan saling lempar tanggung jawab. Bagi masyarakat kecil seperti kami, bantuan pendidikan sangat berarti," tuturnya.
Hal senada disampaikan orang tua penerima manfaat lainnya berinisial TA. Ia mengaku anaknya tercatat sebagai penerima manfaat PIP sebanyak enam kali berturut-turut berdasarkan data di aplikasiSipintar, tetapi baru menerima bantuan satu kali sebesar Rp450 ribu.
"Tapi aneh, masih ada oknum yang diberi amanah menyalurkan bantuan PIP, tapi bantuan tidak sampai kepada penerima manfaat. Anak saya enam kali tercatat sebagai penerima PIP di aplikasi Sipintar, tetapi kenyataannya baru menerima satu kali sebesar Rp450 ribu," ungkapnya.
TA berharap Disdikpora Kabupaten Cianjur tidak hanya menyerap informasi dari jajaran internal,melainkan juga mendengarkan langsung keterangan dari para penerima manfaat agar penyelesaian persoalan berlangsung objektif.
"Kami berharap Disdikpora menyerap informasi secara benar dan objektif, bukan hanya dari jajarannya. Dengarkan juga langsung keterangan para penerima manfaat. Setelahsemua fakta terkumpul, ambillah keputusan yang tegas sesuai aturan agar ada efek jera dan persoalan seperti di SDN Cipinang tidak kembali terjadi di sekolah lain," tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, proses klarifikasi masih berlangsung. Masyarakat berharap seluruh pihak yang berwenang dapat mengungkap fakta secara transparan serta memastikan hak peserta didik penerimamanfaat PIP terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Goesta
