 |
| Foto: Dok. SC. Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sa'at kegiatan penanaman bibit asparagus di Kp. Ciguntur Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur |
SUARA CIANJUR | CIANJUR - Dalam kunjungan ke beberapa daerah di Jawa Barat salah satunya ke Cianjur dalam rangka realisasi Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) singgung permasalahan overlapping tanah serta Mafia tanah yang merugikan Negara dan Masyarakat.
Hal itu di sampaikan AHY ketika ditanya awak media seusai melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat dan penataan aset serta penataan akses di Kp. Ciguntur Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Minggu, (21/4/2024).
Ia juga menjelaskan pada tahun 2016 disini (Ciguntur-red) pernah terjadi konflik tanah, setelah dimediasi dan diselesaikan maka dilakukan redistribusi Tanah terhadap kurang lebih 1500 Warga.
"Setelah itu kita berharap tanah bisa segera produktif, seperti produktifitas pertanian, perkebunan, itu semua membutuhkan pendampingan dan bantuan dari semua stakeholder," ujar AHY.
"Kami sangat senang Kementerian ATR/BPN bisa bermitra dengan sejumlah BUMN, dalam hal ini PLN dan beberapa BUMN lainya berusaha memberikan bantuan CSR bagi masyarakat," imbuhnya.
Sambung AHY. Tadi sama-sama kita sudah menyaksikan bantuan dalam bentuk bibit asparagus, dan mudah-mudahan bisa segera di produksi dengan baik, sehingga bisa menambah penghasilan masyarakat yang ada disini.
"Ini sebuah bukti nyata penataan aset tanah dan juga penataan akses, artinya akses untuk Agronomi sangat dibutuhkan, pasca konflik, pasca tanah di persengketakan, kami berharap sinergi dan kolaborasi semacam ini terus dibangun semua stakeholder," jelasnya.
Selanjutnya sa'at ditanya awak media, selama kunjungan bagi-bagi sertifikat ke beberapa daerah menemukan keluh kesah apa saja dalam permasalahan pertanahan di Indonesia.
"Memang banyak sekali permasalahan masyarakat hari ini terkait dengan isu-isu pertanahan, dan kalau boleh kita peras sering kali terjadi tumpang tindih, antara sesama warga, antara warga dengan perusahaan, antara warga dengan milik pemerintah, milik negara, overlapping ini akan terjadi manakala ada ketidaksamaan patok batas dan peta yang digunakan," Jawab AHY.
"Kami ingin menyeleraraskan itu, tentu harus dilakukan berbagai upaya untuk menertibkan secara administrasi," tandasnya.
Terakhir AHY menegaskan; "Dan yang tak kalah penting urusan atau masalah yang disebabkan oleh mafia tanah, oknum yang luar biasa jahat, menyerobot, merampas hak milik orang lain, termasuk Negara seringkali menjadi korban dan merugi, kita ingin memberantas itu, kami menerima banyak pengaduan dari banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung," tegasnya.
"Kami tidak ingin berjanji banyak, kami hanya punya komitmen untuk bisa responsif, cepat melakukan aksi walaupun tentu ada keterbatasan disana sini, tetapi semangat nya adalah kami ingin tidak menunda-nunda masalah dan sekaligus mencari solusi yang terbaik, ini yang terus kami gencar kan, ATR/BPN butuh kerjasama dengan jajaran kepolisian, kejaksaan dan stakeholder lain nya," pungkas AHY.
(Arkam/Indrayama)
