 |
| Foto: Dok. (Indra/SC) Pendeta Parhimpunan Simatupang, saat berbincang dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM). |
SUARA CIANJUR | CIPANAS - Sengketa tanah Gereja Kristen Alkitab Indonesia (GKAI) di Kampung Tegalega RT. 03/13 Desa Palasari Kecamatan Cipanas, yang juga menjadi lokasi makam keluarga pendiri gereja, menjadi perhatian publik. Diketahui tanah yang sudah menjadi tempat ibadah umat Kristiani selama 40 tahun, kini menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Cianjur dan terancam dieksekusi pada Rabu, 20 Agustus 2025 mendatang.
Pendeta Parhimpunan Simatupang, mewakili jemaat GKAI, mengaku lega usai bertemu Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi menunjukkan sikap tegas dan berkomitmen mencari jalan keluar, termasuk menawarkan solusi pendanaan sebesar Rp. 6 miliar melalui jejaringnya untuk melunasi utang tanah gereja.
“ Beliau meminta kami tetap beribadah dan melayani umat. Beliau juga berjanji mengawal penyelesaian masalah ini secara damai, bahkan akan berbicara dengan pihak Pengadilan Negeri Cianjur untuk menunda eksekusi,” ujar Pendeta Simatupang.
Gereja GKAI Palasari berdiri sejak 1986, dengan jemaat yang sebagian besar anggota Yon Armed 5 Cipanas, dan memiliki nilai sejarah, karena di dalamnya terdapat makam pendiri gereja.
Sengketa bermula dari masalah kredit antara pihak BPR Car, dengan saudara Doni dan Sindikasi bank BPR, yang kemudian berujung pada proses hukum.
Namun, Pendeta Simatupang tak menutupi kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Cianjur yang dinilai kurang sigap.
Ia menyebut bahwa pihaknya sudah dua kali menghadap Bupati Cianjur—baik periode lama maupun yang kini menjabat—namun tak ada langkah konkret yang dilakukan.
 |
| Foto: Dok. (Indra/SC) Bagi jemaat, pertemuan dengan Dedi Mulyadi menjadi jawaban doa setelah dua setengah tahun bergulat dengan ketidakpastian. |
“ Bupati lama sempat menjanjikan solusi, tapi gagal di periode berikutnya. Bupati yang sekarang hanya meminta kami tetap tenang dan teduh, tanpa langkah nyata. Kami kecewa, karena seorang pemimpin seharusnya berani mengambil sikap melindungi warganya,” tegas Pendeta Simatupang.
Pendeta juga mengungkap bahwa sebelum rencana eksekusi diumumkan, sejumlah debt collector yang dipimpin seseorang mencoba masuk ke area gereja. Namun, upaya itu digagalkan oleh jemaat yang sebagian besar adalah prajurit Armed 5 .
“ Kalau dipaksakan eksekusi, pasti akan chaos. Sebagai pendeta, saya tidak akan meninggalkan jemaat saya. Biarlah saya mati untuk umat jika itu harus terjadi,” ungkapnya.
Bagi jemaat, pertemuan dengan Dedi Mulyadi menjadi jawaban doa setelah dua setengah tahun bergulat dengan ketidakpastian.
“ Kang Dedi memberi kami kemerdekaan yang hakiki di bulan kemerdekaan ini. Beliau teladan bagi saya sebagai pemimpin yang punya kasih sayang dan keberanian,” tutup Pendeta Simatupang.
(Indra)
