 |
| Foto: Dok. (KompasTV) Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, pada Minggu (28/9/2025). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV) Gambar istimewa. |
SUARA CIANJUR | JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas telah mengambil beberapa tindakan usai kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah.
Hal itu diungkapkan Zulhas dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, pada Minggu (28/9/2025) siang.
"Bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama kami, insiden (keracunan-red) bukan sekedar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus," kata Zulhas dalam Breaking News KompasTV.
Oleh sebab itu, kata Zulhas, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program MBG yang bermasalah akan ditutup sementara, dievaluasi, dan dilakukan investigasi.
"Salah satu evaluasi yang dilakukan adalah mengenai kedisiplinan, kualitias, kemampuan, dan juru masak, tidak hanya di tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG," ungkapnya.
Zulhas juga menyebut, SPPG juga diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya kualitas air dan pengolahan limbah
Selain itu, pemerintah juga mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
"Kemudian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (dulu hanya) syarat, tetapi pasca-kejadian (keracunan MBG belakangan) harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS. Akan dicek. Kalau enggak ada, ini akan kejadian lagi, kejadian lagi,” kata Zulhas.
(Red)
