SUARA CIANJUR | CIPANAS - Kelompok tani holtikultura di Desa Batulawang Kecamatan Cipanas, Melalui Ketua Gapoktan Gapuraning Rahayu mengaku tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi, karena tidak memegang e- RDKK tahun anggaran 2025, bahkan 2 kios yang biasa menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tersebut, sejak 2024 sudah tidak menyalurkan lagi. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani terpaksa membeli pupuk non subsidi. Rabu (24/9/2025).
Diwawancarai awak media suara cianjur, Ujang Syarif Adik Ketua Gapoktan Gapuraning Rahayu Cipanas, yang akrab disapa Apih buka suara.
" Di Cipanas ini yang tergabung di Gabungan Kelompok Tani Gapuraning Rahayu dari berbagai sektor komoditas pertanian, seperti holtikultura, tanaman pangan, dan perkebunan, tapi memang untuk daerah Cipanas dan Pacet kebanyakan dari sektor holtikultura sayuran, tapi di Desa Batulawang ada juga kelompok tani tanaman pangan, mereka tanam padi," terang Apih, Senin (22/9/2025).
Lalu permasalahan apa yang dikeluhkan oleh para kelompok tani di Kecamatan Cipanas, khususnya di wilayah desa batulawang? tanya awak media.
" Kami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, kami tidak memiliki akses itu, sejak 2024 akhir dua kios yang biasa menyalurkan pupuk bersubsidi, entah kenapa alasannya, kini kedua kios tersebut tidak lagi menyalurkan pupuk bersubsidi," jawab Apih.
Kenapa bisa begitu, pasti ada penjelasan yang logis, kenapa kedua kios yang biasa menyalurkan pupuk bersubsidi, kini tidak menyalurkan lagi? kejar awak media.
" Ya engak tahu kenapa?, tapi yang pasti saat ini kami (Gapoktan) tidak pernah dilibatkan lagi, bahkan sampai saat ini kami tidak memegang salinan e- RDKK yang notabene menjadi acuan pendistribusian pupuk bersubsidi kepada penerima manfaat," jelasnya.
Lebih lanjut Apih menceritakan kesulitan yang dialami kelompok tani holtikultura sayuran di cipanas, ditengah keterbatasan, mereka tetap berjuang mempertahankan produktivitas komoditasnya.
" Kebutuhan pupuk urea bersubsidi bagi petani sayuran 3 kali lipat lebih banyak dibanding petani padi, makanya sejak awal tahun 2025 kami kebingungan untuk memenuhi kebutuhan pupuk, pasalnya 2 kios resmi yang menyediakan pupuk subsidi, sejak akhir tahun 2024 sudah tidak menjadi penyalur pupuk subsidi lagi, jadi untuk memenuhi kebutuhan pupuk terpaksa membeli pupuk non subsidi, meskipun harganya selangit," ungkapnya.
Berapa hektare luasan lahan yang digarap oleh kelompok tani holtikultura di kecamatan cipanas? tanya awak media.
" Kelompok tani sayuran di desa batulawang cipanas, rata- rata menggarap lahannya kurang dari 2 hektare," jawabnya.
Yang melatarbelakangi kesulitan petani holtikultura untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu apa? apakah yang ditanam tidak termasuk dalam 10 komoditas strategis? atau ada alasan lain? tanya awak media.
" Awalnya mereka pemangku kebijakan dalam penyaluran pupuk bersubsidi memiliki ide, untuk mengubah mekanisme pendistribusian langsung kepada poktan, namun kenyataannya pengganti 2 kios tidak ada, lansung ke poktan juga tidak terealisasi, tapi katanya dengar- dengar ada kios pengganti, namun kami tidak tahu keberadaannya ada dimana, soalnya kami tidak dilibatkan lagi," jawabnya.
Lanjut Apih: " e- RDKK tahun 2025 yang menjadi acuan pendistribusian pupuk bersubsidi sampai saat ini belum kami terima, padahal draft data kelompok tani calon penerima manfaat pupuk bersubsidi sudah dilayangkan ke BPP," akunya.
" Ratusan petani sayuran di cipanas kini kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, imbas dari e-RDKK tahun 2025 belum kami terima, saat ini kami kebingungan harus menebus pupuk subsidi kemana?," keluhnya.
Sambung Apih, karena kebutuhan pupuk sangat mendesak, kami para petani kecil terpaksa membeli pupuk non subsidi.
" Ini terjadi karena mekanisme distribusi pupuk bersubsidi tidak berjalan,” tandasnya.
" Imbasnya produktivitas kami semakin merosot, berbeda dengan petani tanaman pangan yang masih ditopang program pembelian hasil panen oleh pemerintah, sedangkan petani sayuran harus berjuang sendiri menghadapi ongkos produksi yang terus naik," bebernya.
Apih menambahkan, jangan sampai kesuksesan program subsidi pupuk hanya di atas kertas, tapi tidak sampai ke tangan penerima manfaat.
" Kan sudah jelas kebutuhan pupuk subsidi petani itu disesuaikan dengan rencana definitif kebutuhan kelompok," tandasnya.
Saat ini, lanjut Apih, ada 26 kelompok tani sayuran di bawah Gapoktan Gapuraning Rahayu yang menanti realisasi pupuk subsidi. Petani berharap pemerintah segera memperbaiki sistem distribusi, agar subsidi pupuk manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
" Bukan justru membuat mereka semakin tercekik," tegasnya.
(Indra)
