 |
| Foto: Dok. (Joy/SC) Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Sekretaris Fraksi Partai NasDem, H. Onnie S. Sandi, SE. |
SUARA CIANJUR | CIANJUR - Khusus di Kabupaten Cianjur Pemerintah Daerah sudah menganggarkan dan membayar premi BPJS hingga Rp. 300 Miliar, sayang sekali kalau sampai tidak digunakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Sekretaris Fraksi Partai NasDem, H. Onnie S. Sandi, SE., di sela kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan TA 2026, dan Pendidikan Politik, di Jl. Prof. Moh. Yamin No. 21 samping Hotel Prima Cikidang- Cianjur.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah terkait Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman keliru terkait layanan UHC. Banyak warga mengira cukup dengan membawa KTP saja sudah pasti bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di rumah sakit.
" Dengan KTP itu bisa iya, bisa juga tidak. Karena yang menjadi dasar pengenaan BPJS adalah terdaftarnya seseorang sebagai peserta BPJS yang berbasis pada NIK,” jelas H. Onnie. Minggu (18/1/2026).
" Apabila data NIK seseorang sudah terdaftar dan sinkron di sistem kependudukan, maka layanan kesehatan dapat langsung diberikan. Namun, jika data tersebut belum terdaftar atau tidak sesuai, maka warga harus melakukan pendaftaran secara manual terlebih dahulu," terangnya.
Disinggung awak media terkait penerapan UHC di wilayah perkotaan, ia menyebutkan bahwa di perkotaan layanan tersebut relatif sudah berjalan, meskipun masih terdapat perbedaan dengan wilayah desa dan pelosok.
" Untuk di kota sudah masuk, berbeda dengan wilayah-wilayah desa dan pelosok yang masih perlu dikejar,” ujarnya.
Sebagai partai pengusung, menurut H. Onnie, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar program UHC dapat dimanfaatkan secara maksimal.
" Kewajiban kita sebagai partai pengusung adalah mensosialisasikan UHC ini agar lebih banyak diketahui masyarakat. Karena ternyata masih banyak warga yang belum tahu bahwa ada program pemerintah yang memberikan hak pengobatan gratis,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Daerah telah menganggarkan dana hingga Rp300 miliar untuk pembayaran premi BPJS. Oleh karena itu, ia menilai akan sangat disayangkan apabila anggaran tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
" Pemerintah Daerah sudah menganggarkan, sayang kalau tidak digunakan. Maka sosialisasi harus terus dilakukan,” tandasnya.
Kegiatan berlangsung dari pukul 14.30 WIB hingga 16.31 WIB. Acara ini menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat terkait berbagai program pemerintah, khususnya di bidang pelayanan kesehatan.
(Joy)
