 |
| Foto: Gambar Ilustrasi kerumunan alumni pencari kerja (AI-SC) |
SUARA CIANJUR | BOJONGPICUNG - Sejumlah orang tua dan alumni salah satu Sekolah Menengah Kejuruan [SMK] di Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, menyampaikan keluhan terkait program penyiapan kerja ke luar negeri yang difasilitasi pihak Bursa Kerja Khusus [BKK] sekolah.
Kedatangan mereka ke pihak sekolah pada Selasa, 22 September 2026, untuk meminta kejelasan terkait jadwal keberangkatan yang menurut keterangan mereka dijanjikan pada Agustus hingga awal September 2026.
Menurut keterangan orang tua yang dihimpun redaksi, program tersebut diikuti setelah melalui proses pendaftaran dan pelatihan. Beberapa di antaranya mengaku telah mengeluarkan biaya awal.
Keterangan Orang Tua Terkait Biaya dan Jadwal
Seorang orang tua berinisial EH menerangkan, dirinya mengeluarkan biaya awal sebesar Rp 5.200.000 untuk keikutsertaan anaknya dalam program tersebut.
"Saya sudah membayar biaya keberangkatan sebesar Rp 5.200.000, setelahnya dijanjikan berangkat kerja ke luar negeri bulan Agustus, selambat-lambatnya awal September 2026, namun hingga kini belum juga terbang," ujar EH kepada redaksi.
EH juga menyampaikan pandangannya terkait pelaksanaan pelatihan dan dokumen yang diterima.
"Perjalanan proses anak saya mengikuti program, proses pelatihan yang informasinya berjalan 3 bulan, selesai dengan 1 bulan setengah. Sertifikat kerja diterima anak saya pada 16 September 2026, sedangkan di sertifikat tertera 1 Oktober 2026," kata EH.
Menurut EH, biaya tersebut diperoleh dengan cara meminjam dan menjual ternak. Atas kondisi tersebut, ia berharap ada kejelasan dan solusi.
Hal senada disampaikan alumni peserta berinisial HN. Ia menyebut adanya perbedaan informasi yang ia terima terkait komponen biaya.
"Saya ikut daftar program yang ditawarkan BKK, di pertengahan perjalanan saya perhatikan ada ketidaksinkronan informasi biaya. Menurut informasi dari BKK Rp 17.500.000, sementara menurut informasi dari lembaga pelatihan Rp 22.500.000. Peserta diminta membayar biaya Rp 5.000.000 ditambah Rp 200.000 untuk transport, sisanya disampaikan akan menggunakan dana talang," ujar HN.
HN juga menyampaikan adanya pertanyaan dari pihaknya terkait durasi pelatihan dan status perusahaan penempatan yang bekerja sama dalam program tersebut.
"PT di-suspend aman apa tidak? Namun jawaban pihak terkait terkesan menyepelekan. Katanya masalah itu sehari dua hari juga beres," ujar HN menyampaikan pengalamannya.
Keterangan terkait status perusahaan tersebut, menurut HN, adalah hasil penelusuran mandirinya. Redaksi mencatat, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut kepada instansi berwenang.
HN menyebutkan, berdasarkan informasi yang ia ketahui, jumlah peserta dalam program tersebut sekitar 42 orang.
Upaya Konfirmasi dan Hak Jawab
Terpisah, perwakilan BKK salah satu SMK di Kecamatan Bojongpicung berinisial HT, saat dikonfirmasi redaksi pada Kamis, 24 September 2026, mengajak para pihak untuk melakukan pertemuan langsung guna mengklarifikasi persoalan agar tidak ada kesalahpahaman.
"Ini sebaiknya pihak lain harus benar real dulu kabarnya jangan mendengar dari sepihak, nanti akan merugikan satu pihak, lebih baik hayu kita bertemu langsung dengan pihak BKK dan rekanan," tulis HT.
HT juga menyampaikan bahwa pihak rekanan disebut telah siap memberikan penjelasan dan upaya mediasi sebelumnya telah dilakukan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan terkait, serta kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cianjur dan BP2MI untuk mendapatkan informasi resmi terkait legalitas perusahaan dan status keberangkatan peserta.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi secara proporsional bagi semua pihak terkait sesuai ketentuan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Reporter: Goesta
