 |
| Foto: Dok. (Pertamina, Gambar istimewa) Di tengah ketidakpastian geopolitik yang mengganggu rantai pasok energi global, Pertamina Patra Niaga menyiapkan skema pengamanan pasokan BBM dan LPG, termasuk pasokan minyak mentah |
SUARA CIANJUR | JAKARTA - Di tengah ketidakpastian geopolitik yang mengganggu rantai pasok energi global, Pertamina Patra Niaga menyiapkan skema pengamanan pasokan BBM dan LPG, termasuk pasokan minyak mentah.
Langkah antisipatif itu dibarengi konsultasi dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/9/2026). Konsultasi dilakukan untuk memastikan pengambilan keputusan cepat di sektor energi tetap berada dalam koridor pencegahan korupsi.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyatakan situasi darurat tidak bisa menjadi alasan mengabaikan prinsip tata kelola.
“Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat. Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Menurut Ega, kecepatan operasional harus sejalan dengan sistem pengendalian internal yang berlapis, mulai dari parameter kebutuhan hingga persetujuan berjenjang.
“Kami ingin memastikan bahwa kecepatan operasional berjalan beriringan dengan governance. Ada kebutuhan yang jelas, ada parameter, ada proses persetujuan, ada kontrol, dan seluruh prosesnya terdokumentasi. Jadi, ketika kita mengambil keputusan dalam situasi yang dinamis, keputusan tersebut tetap clean, documented, traceable, dan accountable,” jelasnya.
Ia menegaskan orientasi perusahaan tetap pada jaminan pasokan untuk publik.
“Prioritas kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap BBM dan LPG. Kami akan terus bergerak cepat dan adaptif menghadapi dinamika global, namun seluruh langkah tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat. Ketahanan energi harus dijaga, dan integritas tidak boleh dikompromikan,” tambah Ega.
Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menilai kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang saling meniadakan.
“Dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, tata kelola tetap harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan. Yang penting, setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang terukur, proses yang transparan, serta dokumentasi yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan.”
Aminudin menekankan pentingnya membangun sistem kontrol sejak awal keputusan strategis diambil.
“Pencegahan pada prinsipnya dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme kontrol sejak awal. Karena itu, pembagian kewenangan, pengawasan, transparansi proses, serta dokumentasi menjadi bagian penting untuk memastikan keputusan strategis tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik,” jelasnya.
Reporter: Agus S
