 |
| Foto: Dok. (AI Suara Cianjur, Gambar ilustrasi) Gagal Terbang ke Malaysia, Peserta Job Urgent Minta Tolong Dewan |
SUARA CIANJUR | BOJONGPICUNG - Diduga gagal berangkat ke Malaysia, peserta Program Job Urgent Cleaning Service yang difasilitasi Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 1 Bojongpicung meminta tolong kepada anggota DPRD Kabupaten Cianjur.
Mereka mengadu langsung kepada H. Asep Deni Mulyadi di kediamannya pada Minggu, 4 Oktober 2026. Para peserta memohon bantuan wakil rakyat untuk memfasilitasi pengembalian biaya Rp5.200.000 yang telah disetorkan ke LPK HAC secara utuh, 100 persen tanpa potongan.
Pengaduan itu dibenarkan H. Asep Deni Mulyadi dari Fraksi Gerindra yang akrab disapa H. Endun.
"Iya betul, perwakilan dari mereka yang mengikuti program job urgent datang dan menginformasikan permasalahan," kata H. Endun.
Ia menyatakan akan menindaklanjuti laporan warga tersebut dengan mendatangi langsung kantor LPK HAC.
"Besok ke kantornya akan saya datangi," ujarnya.
Orang Tua Peserta: Dijanjikan Berangkat Agustus
Terpisah, orang tua peserta berinisial EH membenarkan bahwa rombongan mendatangi kediaman anggota dewan tersebut untuk meminta pendampingan.
"Saya bersama peserta lainnya datang ke rumah Bapak Dewan, di rumah beliau kami ceritakan semuanya," ujar EH.
Menurutnya, H. Endun berjanji akan menindaklanjuti. "Kata beliau, besok atau paling lambat hari Selasa akan mendatangi langsung Kantor LPK HAC," ucap EH.
EH mengaku telah membayar Rp5.200.000 dengan janji keberangkatan Agustus atau paling lambat awal September 2026.
"Sudah dijanjikan berangkat kerja ke luar negeri bulan Agustus, selambat-lambatnya awal September 2026, tetapi hingga kini belum terbang," jelasnya.
Tuntutan serupa disampaikan alumni SMKN 1 Bojongpicung berinisial HN. Ia menyebut upaya klarifikasi secara persuasif kepada BKK dan LPK telah dilakukan, namun tanpa kepastian.
"Selama ini kami sudah berupaya mempertanyakan secara baik-baik ke pihak BKK dan LPK HAC, sekarang permasalahan ini kami adukan ke Pak Dewan, semoga beliau dapat membantu kami hingga tuntas," harap HN.
Ia juga mengungkapkan jumlah peserta mencapai 42 orang dan belum satu pun diberangkatkan.
"Jumlah peserta yang ikut setahu saya ada 42 orang, semuanya juga belum ada yang berangkat. Kami sudah tidak percaya lagi, mereka mencoba mengalihkan tujuan bekerja ke negara lain. Tuntutan kami jelas, uang kembali 100 persen," tandasnya.
Klarifikasi BKK dan LPK: Akui Ada Kendala Suspensi
Dikonfirmasi terpisah, Humas SMKN 1 Bojongpicung, Meli Sugiasih, S.Pd., M.Pd., menjelaskan program penempatan kerja ke luar negeri selama ini telah berjalan.
"Seperti yang sudah diobrolkan kemarin, pada dasarnya kami sudah banyak memberangkatkan alumni ke luar negeri, ada yang ke Arab Saudi, Turki, Brunei, dan Malaysia," kata Meli.
Ketua BKK SMKN 1 Bojongpicung, Hendrianto Setiawan, S.Pd., menegaskan peran BKK hanya sebagai jembatan informasi, bukan perekrut.
"Tugas BKK itu ada tiga, BMW. Kami fokus pada aspek bekerja. Jadi, siapa pun yang datang membawa informasi lowongan, kami tawarkan kepada siswa. Jika ada yang berminat setelah sosialisasi job fair, kami fasilitasi. Tugas BKK menjembatani peluang, bukan merekrut atau menyediakan pekerjaan," jelasnya.
Menurutnya, opsi pengembalian dana sempat ditawarkan.
"Setelah pertemuan selesai, kami tawarkan siapa yang ingin uangnya dikembalikan. Namun tidak ada yang menyatakan ingin berhenti, semua menyatakan ingin melanjutkan," ujarnya.
Sementara Direktur LPK HAC, H. Ana Suryana, S.M., mengklaim proses keberangkatan ke Malaysia masih berjalan.
"Yang kami lakukan saat ini adalah membantu pemerintah. Tidak ada masalah, job Malaysia tetap ada dan tetap berproses. Beberapa siswa saja yang belum memahami prosesnya meski sudah dijelaskan," jelasnya.
Perwakilan LPK HAC, Hj. Ida Rosida, mengakui adanya kendala suspensi pada perusahaan penempatan.
"Kami tidak lepas tanggung jawab karena memang sedang berproses. PT Mardel memang sedang kena suspend, kami tahu itu dari KP2MI dan itu benar. PT Mardel juga tidak lepas tanggung jawab, mereka akan mengalihkan job ke PT lain. Karena peserta belum memiliki ID, maka proses harus dimulai dari nol lagi. Demand letter dan job order harus diproses ulang, kemudian dibawa ke KP2MI untuk pengurusan SIP. Itu memerlukan waktu dan biaya," beber Ida.
Ia menambahkan, bagi peserta yang tidak ingin melanjutkan akan difasilitasi pengembalian dana.
"Yang tidak mau melanjutkan akan diproses pengembalian dananya," tutup Ida.
Reporter: Goesta
