-->
  • Jelajahi

    Copyright © SUARACIANJUR.COM | MEDIANYA ORANG CIANJUR
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Petisi Rakyat Pembunuhan 6 Laskar FPI: Copot Fadil Imran Supaya Proses Hukum Obyektif

    SUARA CIANJUR
    Senin, 01 Februari 2021, 23.24 WIB Last Updated 2021-02-01T16:24:19Z
    Petisi Rakyat Pembunuhan 6 Laskar FPI: Copot Fadil Imran Supaya Proses Hukum Obyektif

    SUARA CIANJUR ■ Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) menuntut Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebagai anggota Polri, sehingga proses hukum kasus pembunuhan enam anggota Laskar FPI dapat dilakukan secara objektif, terbuka, dan berkeadilan.

    Hal itu merupakan salah satu poin Petisi Rakyat untuk Penuntasan Peristiwa Pembunuhan Enam Laskar FPI oleh Aparat Negara yang dibacakan hari ini, Senin (1/2/2021) yang dibacakan oleh Amien Rais dan para Tokoh. Petisi tersebut juga dimuat dalam laman change.org.

    Selain itu mereka meminta agar identitas pelaku pembunuhan terhadap 6 pengawal Habib Rizieq Shihab itu diungkap ke publik.

    "Menuntut agar nama-nama para pelaku pembunuhan enam anggota Laskar FPI yang dilaporkan Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia segera diumumkan," kata salah satu inisiator petisi, Marwan Batubara. 

    Serta meminta Presiden Jokowi bisa bertanggung jawab atas insiden tersebut.

    "Menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa pembunuhan tersebut," lanjut Marwan.

    Petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi; DPR RI; ICC; Committee Against Torture; dan seluruh masyarakat Indonesia.

    Isi petisi selengkapnya, sebagai berikut. 


    Jakarta, 1 Februari 2021

    Kepada Yth.:

    - Presiden Republik Indonesia

    - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



    Petisi Rakyat

    untuk

    Penuntasan Peristiwa Pembunuhan Enam Laskar FPI

     oleh Aparat Negara

    Proses penyelidikan peristiwa pembunuhan atas enam warga sipil (Laskar FPI) yang terjadi pada 6-7 Desember 2020 masih jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Baik Polri maupun Komnas HAM telah memberikan laporan penyelidikan yang dapat dianggap menggiring opini menyesatkan dan menutupi kejadian yang sebenarnya.

    Mencermati sikap Pemerintah dan sikap Komnas HAM RI, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa pembunuhan terhadap enam laskar FPI merupakan pembunuhan secara langsung terhadap penduduk sipil oleh aparat negara yang didahului dengan penyiksaan dan dilakukan secara sistematik. Oleh karena itu kejahatan ini memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity), sehingga merupakan Pelanggaran HAM Berat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

    Kejahatan sistematik ini terjadi didasarkan pada pra kondisi operasi kontra propaganda oleh Pemerintah melalui penggalangan opini, politik adu domba dan belah bambu diantara umat Islam dan rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh aparat hukum dan keamanan. Aparat negara diduga telah melakukan Pelanggaran HAM Berat melalui kebijakan keji, bengis dan diluar batas kemanusiaan, yang berujung pada hilangnya nyawa enam laskar FPI pada 7 Desember 2020. 

    Berdasarkan kesaksian dari Pengurus FPI, laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, sehingga dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. Karena itu banyak pihak, termasuk Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang direncanakan sebelumnya. TP3 menilai, apa pun alasannya, tindakan aparat negara sudah melampaui batas dan di luar kewenangan, yakni menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan, sehingga wajar disebut sebagai extrajudicial killing.

    Tindakan brutal aparat pemerintah ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum dan keadilan. Sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan yang berlaku. Karena itu TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan enam laskar FPI tersebut, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. 

    Dengan status sebagai Pelanggaran HAM Berat, maka pembunuhan enam laskar FPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma Tahun 1998 dan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi melalui Undang Undang No.5 Tahun 1998. Karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui Pengadilan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000.

    Sampai saat ini, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan enam Laskar FPI. Bahkan pemerintah tidak merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga korban. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak-hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam UU No.13 Tahun 2006 jo UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

    TUNTUTAN

    Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh aparat negara, maka TP3 bersama segenap komponen bangsa di seluruh Indonesia yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan, serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan ini mengajukan tuntutan sebagai berikut:

    1. Menuntut agar nama-nama para pelaku pembunuhan enam anggota Laskar FPI yang dilaporkan Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia segera diumumkan.

    2. Menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan untuk ikut bertanggungjawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa pembunuhan tersebut;

    3. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebagai anggota Polri, sehingga proses hukum kasus pembunuhan enam anggota Laskar FPI dapat dilakukan secara obyektif, terbuka, dan berkeadilan.

    4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki kasus pembunuhan atau pembantaian enam anggota Laskar FPI yang diduga kuat bukan sekadar pembunuhan biasa, tetapi terkait dengan persoalan politik kekuasaan;

    5. Mendukung Tim Advokasi yang telah melakukan pelaporan kepada International Criminal Court di Den Haag dan Committee Against Torture di Geneva, serta mendesak kedua lembaga Internasional tersebut untuk segera melakukan langkah penyelidikan termasuk pemanggilan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembantaian  enam laskar FPI sebagai tindak lanjut dari pelaporan Tim Advokasi tersebut.

    6. Menuntut negara bertanggungjawab kepada para korban dan keluarganya, sesuai Pasal 7 UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam bentuk: 

    a. Memberikan keadilan kepada para korban dengan menghukum para pelaku pelanggaran; 

    b. Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya dan mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7 Desember 2020 yang menewaskan enam korban; 

    c. Memberikan layanan medis dan psikososial dengan cuma-cuma dan serta merta untuk korban lain peristiwa 7 Desember 2020 yang masih hidup;

    d. memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarganya melalui fasilitasi dari Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK); 

    e. Merehabilitasi nama baik para korban yang sudah tewas dari labelling dan stigma yang dituduhkan kepada mereka secara sewenang-wenang. 

    7. Menuntut para pelaku pembunuhan 7 Desember 2020 untuk memberikan restitusi (ganti rugi oleh pelaku) kepada para korban dan keluarganya sesuai Pasal 7A UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

    Kami mengajak berbagai lapisan masyarakat, segenap anak bangsa di seluruh tanah air, untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan Petisi Rakyat ini, demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI.

    Daftar Pendukung Petisi Rakyat

    1. Prof. DR. M. Amien Rais

    2. KH DR. Abdullah Hehamahua

    3. Dr. Busyro Muqoddas

    4. KH. DR. Muhyiddin Djunaedi

    5. Dr. Marwan Batubara

    6. Prof. DR. Firdaus Syam

    7. DR. Abdul Chair Ramadhan

    8. Habib Muhsin Al-Attas, Lc.

    9. Hj. Neno Warisman

    10. Edy Mulyadi

    11. Rizal Fadillah, SH

    12. HM Mursalim R

    13. Dr. Indra Matian

    14. Abdul Malik SE, MM

    15. KH DR. Buchori Muslim

    16. DR. Syamsul Balda

    17. DR. Taufik Hidayat

    18. DR. HM Gamari Sutrisno, MPS

    19. Ir. Candra Kurnia

    20. Adi Prayitno, SH

    21. Agung Mozin SH, MSi

    22. KH Ansyufri Sambo

    23. DR. Nurdiati Akma

    *(Nomor 1 s.d 23 merupakan Anggota TP3 dan Inisiator Petisi Rakyat)*

    24.KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’I, Perguruan As-Syafi’iyah

    25.Prof. DR. Daniel M. Rosyid

    26.Natalius Pigai, Mantan Anggota Komnas HAM

    27.DR. M.S Kaban, Mantan Menteri Kehutanan

    28.Rocky Gerung

    29.Dra. Hj.Marfuah Musthofa, M.Pd, Ketua PP Wanita Islam

    30.Letjen TNI Purn Syarwan Hamid

    31.Letjen TNI Purn Yayat Sudrajat

    32.Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman

    33.Mayjen TNI Purn Soenarko.

    34.Prof. DR. H. Sanusi Uwes, M.Pd

    35.DR. Ir. H. Memet Hakim

    36.Mayjen TNI Purn Robby Win Kadir

    37.Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag.

    38.H. Memet Hamdan, S.H, M.Sc.

    39.Radhar Tri Baskoro, S.E, MSi

    40.Kolonel TNI Purn Sugeng Waras

    41.Noor Alam, S.H. CN, MBA, MSc

    42.DR. Hj Maria Zuraida M.Si

    43.DR. Ir. H Arifien Habibie MS

    44.Memet A. Hakim, S.H.

    45.DR. TB. Massa Djafar, Akademisi

    46.Ahmad Murjoko, S.Sos. M.Si., KB PII

    47.DR. Muslim Muin, Dosen ITB

    48.DR. Nurhayati Ali Assegaf, Partai Demokrat

    49.DR. Muslim Mufti, M.Si, Ketua Dewan Tafkir PP PERSIS

    50.Mayjen TNI Purn Budi Sujana

    51.Brigjen TNI Purn Mahu Amin

    52.Brigjen TNI Purn Dr Nasuka

    53.Brigjen TNI Purn Poernomo

    54.Adhie M Massardi

    55.Zamzam Aqbil. R. SH., MH (Bantuan Hukum PERSIS)

    56.DR. Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si

    57.Dindin S. Maolani, S.H.

    58.DR. Masri Sitanggang

    59.Djoko Edhi Abdurrahman, Mantan Anggota DPR RI

    60.H. Heru Purwanto SH

    61.Ir Sebastian Jaafar MH

    62.Joko Sumpeno SH

    63.Mustaris SH

    64.Ir. Kelana Budi Mulia MEng.

    65.Deni Apriandi SE SH MH

    66.Ir H. Suroto MM

    67.Djudju Purwantoro SH, MH

    68.M. Gde Siriana Yusuf

    69.Ir. Syafril Sofyan

    70.Nur Aini Bunyamin, GBN

    71.Taufik Bahaudin, UI Watch

    72.Narliswandi (Iwan Piliang)

    73.Ir. H. Irwansyah, UI Watch

    74.Agus Muhammad Maksum, DDII Jatim.

    75.Ust Yunus Maksum, Gamis Jatim

    76.KH. Toha Yusuf Zakaria,  PP Al Islah 

    77.Prof. DR Aminudin Kasdi, UNESA 

    78.Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Rumah Pancasila  

    79.Ust Mintardjo Wardana, Jatim

    80.Gus Adi Purwadi, AMTB Jatim

    81.KH  Ahmad Dimyati, TPQ Miftahul Huda, Tulungagung

    82.Ir. Asjhar Imron, MSc, MSE, PED, Surabaya 

    83.KH Muhammad Ma’mun, Tulung Agung 

    84.KH Gus Robert, Mojosari Mojokerto 

    85.Agus Lengky ST SH MM, Advokat.

    86.Muslim Arbi

    87.KH Hamim Badruzzan, Tulung  agung 

    88.KH Robet Wahidi Wiyono

    89.M Nur Huda, Tulungagung 

    90.Ahmad Syifa, Tulungagung

    91.Munif Miftachur Rohman, Tulungagung 

    92.Efendi Arif, Tulungagung 

    93.Minhajun Niam, Tulungagung

    94.Suparlin, Tulungagung

    95.Edi Al Ghoibi, Tulungagung

    96.Agus Sriyanto, Tulungagung

    97.Moh Ali Shodiq, Tulungagung.

    98.Khoirul Anam, Tulungagung.

    99.Agus Supriadi, Tulungagung.

    100.Moch Faisol, Tulungagung.

    101.Warsito, Tulungagung.

    102.Robet Saifunawas, Tulungagung 

    103.Muhammad Fauzi Nur Fuad, Tulungagung

    104.Purwito, Tulungagung.

    105.Achmad Lutfi Nur Huda, Tulungagung

    106.DR. Habib Zaenal Abidin Bil Faqih, Malang

    107.KH Abdul Rachman, PP Hidayatullah, Surabaya

    108.Imam Budi Utomo ST, MM, Ketum JPRMI, Jawa Timur

    109.Hamzah Baya, Jamaah Anshorus Syariah, Jatim

    110.Ustadz Dwi Agus, Gerakan Anti Komunis, Jatim 

    111.Indra Rouf, Gamis Jatim 

    112.Drs. Ibrahim Rais, PII & PUI, Kediri 

    113.Drs. Rahmat Mahmudi, M.Si, Ketua Umum PUI & MKLB, Kediri 

    114.Drs. A. Musta'in Syafi'I, Ketua GBN & Sekjen PUI,  Kediri 

    115.Ibnu Hasyim, KAMI Jatim

    116.Agus Santoso, Forum Da’i Ekonomi Syariah, Jatim 

    117.Habib Idrus Al-Jufry, Presidium PUI, Kediri 

    118.M. Karim Amrullah, SH, Presidium PUI, Kediri

    119.Drs. H. Achmad Djunaidi. M.M.Pd. MM, Masyumi Reborn Jatim

    120.Ir Misbahul Huda MBA, Founder Rumah Kepemimpinan Indonesia

    121.Ir HM Yacob Chudory, Ketua Dewas DPP Pribumi Bersatu

    122.Darmayanto, Mantan Anggota DPR

    123.Hasan Busyairi, Aktivis Dakwah, Banyuwangi

    124.Alfiyatussholichah Ssi, MPS, PP. Garda Bumi Putera Nasional

    125.KH.Jurjis Muzammil, Ponpes Al Is'af Klabaan, Penasehat Anshor Sumenep

    126.KH. Drs. Choirul Anam, Surabaya 

    127.Ustadz Samsudin SE, MM, Hidayatullah Surabaya

    128.Azhari Dipo Kusumo, Front Anti Komunis Pantura, Jatim

    129.Ir Tontowi Ismail MSc, JMMI, ITS

    130.Ramli Kamidin, Iluni UI

    Sumber :HU

    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Berita Terbaru

    loading...

    PILKADA CIANJUR

    +