SUARA CIANJUR | CIANJUR - Pernahkah kita bertanya- tanya bagaimana bisa seorang Kepala Desa (Kades) yang dulunya adalah tetangga yang kita kenal baik, tiba- tiba mampu menyulap anggaran miliaran rupiah menjadi aset pribadi tanpa ada satupun orang di kantor desa yang "bersuara"?.
Kita sering kali terlalu cepat menudingkan telunjuk ke arah satu orang. Kita melihat berita penangkapan Kades sebagai akhir dari cerita. Padahal, penangkapan itu hanyalah potongan kecil dari sebuah drama kolosal yang penuh dengan kepura- puraan, intimidasi, dan "diam yang di bayar mahal".
Kades tidak mungkin bermain solo
Bayangkan sebuah meja panjang di kantor desa, disana duduk Sekretaris Desa yang memegang pena verifikasi, Bendahara yang memegang kunci brankas, dan para Kepala Urusan (Kaur) yang menyusun nota- nota belanja. Secara administratif tidak ada satu rupiah pun yang bisa keluar tanpa jejak digital di aplikasi Siskeudes, dan tanda tangan fisik diatas materai. Jika aspal jalan hanya setebal kerupuk, atau proyek gedung olahraga hanya menyisakan tiang- tiang berkarat, mustahil lingkaran dalam ini tidak melihatnya. Mereka tidak buta; mereka hanya memilih untuk menutup mata, atau mungkin mereka adalah penulis naskah dibalik laporan- laporan fiktif yang terlihat sempurna diatas kertas.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Lalu, dimana Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya menjadi "Wakil Rakyat" ditingkat paling akar? Fungsi pengawasan yang mereka sandang sering kali lumpuh. Ada yang lumpuh karena ketidaktahuan, namun banyak yang lumpuh karena "dijinakan". Sebuah amplop berisi "uang sidang" tambahan, atau jatah pengerjaan proyek kecil cukup untuk membungkam ke kritisan mereka. Mereka yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi uang rakyat, justru sering kali menjadi pemberi stempel legalitas bagi sebuah kebohongan.
Pendamping Desa
Tak berhenti di situ, ada sosok yang di sebut Pendamping Desa. Mereka dikirim untuk memastikan anggaran tepat sasaran. Namun, apa yang terjadi saat pendamping desa justru beralih fungsi menjadi "konsultan laporan"? Mereka membantu merapikan administrasi yang berantakan, mengubah data yang janggal menjadi angka yang masuk akal, agar dana tahap berikutnya bisa segera cair. Mereka tahu ada yang salah, tapi "kelancaran pencairan" dianggap lebih penting daripada integritas pembangunan.
Inspektorat
Dan puncaknya adalah drama audit tahunan. Inspektorat datang dengan tumpukan berkas, sering kali audit hanya menjadi ritual formalitas di atas meja. Selama angka di kuitansi cocok dengan angka di laporan, semuanya dianggap Wajar Tanpa Pengecualian, padahal, kejujuran sebuah proyek tidak terletak pada nota belanja, melainkan pada kualitas beton yang diinjak oleh warga setiap hari.
Korupsi desa adalah pengkhianatan paling intim.
Mengapa? Karena korupsi ini terjadi di depan mata kita. Ia mencuri uang sekolah anak- anak desa, ia memangkas kualitas gizi bantuan stunting, dan ia merampas hak orang miskin untuk mendapatkan jalan yang layak. Ini bukan sekedar angka di berita; ini adalah nasib orang- orang yang kita temui di pasar dan di masjid setiap pagi.
Selama kita hanya menyalahkan kades dan membiarkan perangkat desa, BPD serta pengawas terus "bermain- main" di zona nyaman mereka, maka drama ini akan terus berulang. Kades boleh berganti, tapi jika sistem "diam yang dibayar" ini tetap tegak, korupsi akan selalu menemukan cara untuk tumbuh kembali.
Sudah saatnya kita berhenti melihat ke satu arah. Mari kita tatap seluruh isi kantor desa, dan bertanya "Jika kalian tahu ada yang salah, mengapa kalian semua diam?". Sebab, dalam korupsi, diam bukan lagi emas. Diam adalah bagian dari kejahatan itu sendiri.
Zavros Merch.
