 |
| Foto: Dok. (Arief Tito) Menurut Didik, persoalan rupiah tidak hanya berada pada sektor moneter, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sektor riil, ekonomi domestik, dan sektor luar negeri. Besarnya pasar domestik dan jumlah penduduk Indonesia, kata dia, tidak otomatis membuat nilai tukar rupiah menjadi kuat |
SUARA CIANJUR | JAKARTA — Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) dinilai belum cukup untuk memperkuat nilai tukar rupiah dalam lima tahun mendatang. Ekonom Senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai tekanan terhadap rupiah berkaitan dengan persoalan struktural ekonomi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan moneter.
“ Sampai 5 tahun mendatang rupiah tetap tidak akan menguat, akan tetap lemah dan bahkan terus melemah.” ujar Didik, Minggu (30/8/2026).
Menurut Didik, persoalan rupiah tidak hanya berada pada sektor moneter, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sektor riil, ekonomi domestik, dan sektor luar negeri. Besarnya pasar domestik dan jumlah penduduk Indonesia, kata dia, tidak otomatis membuat nilai tukar rupiah menjadi kuat.
“ Pasar domestik yang besar tidak menjamin ekonomi menjadi kuat setidaknya dilihat dari nilai tukar mata uangnya.” katanya.
Ia menilai kebijakan suku bunga yang selama ini menjadi salah satu instrumen BI memiliki konsekuensi terhadap perekonomian. Kenaikan suku bunga dapat digunakan untuk menarik modal asing ketika rupiah tertekan, tetapi pada saat yang sama meningkatkan biaya pembiayaan dunia usaha, kredit pemilikan rumah (KPR), dan investasi.
Sebaliknya, penurunan suku bunga yang terlalu cepat berpotensi mendorong investor mengalihkan asetnya ke dolar Amerika Serikat.
“ Kebijakan konservatif yang sederhana hanya dengan instrumen suku bunga tidak akan menjadikan nilai tukar lebih kuat.” tegasnya.
Selain kebijakan moneter, Didik menyoroti sejumlah persoalan struktural yang menurutnya turut memengaruhi ketahanan rupiah, antara lain kepastian hukum, korupsi, tingginya biaya transaksi, serta daya saing sektor luar negeri yang belum cukup kuat.
“Jadi dengan kondisi seperti ini, nilai tukar rupiah sangat rentan dan tidak perlu krisis untuk menjadikan rupiah lemah dengan sendirinya.” ujar Didik.
Didik juga menilai struktur ekonomi Indonesia masih terlalu berorientasi pada pasar domestik. Kondisi tersebut memang menciptakan aktivitas ekonomi di dalam negeri, tetapi belum tentu meningkatkan kemampuan Indonesia memperoleh devisa.
Menurut dia, ketergantungan terhadap bahan baku dan barang modal impor dapat meningkatkan kebutuhan terhadap dolar ketika aktivitas produksi dan konsumsi domestik tumbuh.
“ Praktek seperti ini bisa menguntungkan tetapi tidak memberi efek positif memperkuat nilai tukar rupiah. Bahkan bisa negatif menjadikan nilai tukar melemah karena dalam proses produksinya rakus impor.” katanya.
Karena itu, ia mendorong perubahan orientasi ekonomi menjadi lebih berorientasi ke luar atau *outward looking*. Penguatan ekspor, investasi asing, pariwisata, serta kegiatan ekonomi lain yang menghasilkan devisa dinilai perlu mendapat perhatian lebih besar.
“ Untuk menjadikan nilai tukar stabil dan kuat, maka orientasi kebijakan harus diubah menjadi berorientasi keluar (outward looking). Indonesia memerlukan lebih banyak transaksi bisnis yang memperoleh pendapatan signifikan dari luar negeri, bukan hanya dari konsumen domestik.” tegasnya.
Didik juga menyoroti posisi cadangan devisa sebagai salah satu penyangga eksternal. Ia menyebut cadangan devisa Indonesia sekitar US$145,3 miliar pada akhir Juli 2026. Angka tersebut, menurut dia, masih lebih rendah dibandingkan Singapura sekitar US$426,2 miliar dan Thailand sekitar US$279,2 miliar. Sementara itu, Malaysia yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih kecil disebut memiliki cadangan devisa sekitar US$132,6 miliar.
“ Bagi negara sebesar Indonesia, cadangan devisa sebesar ini tidak cukup dan bahkan terlalu kecil untuk menjadi penyangga eksternal.” ujarnya.
Indonesia, kata Didik, memiliki sejumlah komoditas yang menjadi sumber devisa, seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan nikel. Namun, ketergantungan terhadap komoditas membuat penerimaan ekspor rentan terhadap perubahan harga di pasar global.
Ketika harga komoditas turun, penerimaan ekspor dapat tertekan, sedangkan kebutuhan terhadap devisa untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal tetap berlangsung.
Di sisi lain, investasi asing yang dapat menjadi salah satu sumber devisa juga dinilai menghadapi sejumlah persoalan. Didik menyebut korupsi, kepastian hukum, biaya transaksi, dan persepsi risiko sebagai faktor yang dapat memengaruhi keputusan investor.
“ Investor memiliki banyak pilihan pasar berkembang lainnya. Persepsi risiko berinvestasi di Indonesia tidak dijaga dengan baik sehingga investasi berpikir dua tiga kali untuk masuk ke Indonesia.” jelas Didik.
Menurut Didik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan rupiah membutuhkan kebijakan yang lebih luas daripada sekadar perubahan kepemimpinan di BI. Penguatan sektor ekspor, peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, kepastian hukum, serta peningkatan kemampuan ekonomi menghasilkan devisa dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia.
“Jadi berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kondisi sektor moneter, sektor riil, sektor domestik dan sektor luar negeri di atas, maka BI lima tahun diperkirakan menghadapi kesulitan dan tidak akan bisa memperbaiki nilai tukar rupiah yang lebih stabil dan lebih kuat.” pungkasnya.
Arkam
