SUARA CIANJUR | CIPANAS - Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mengeluarkan siaran pers dengan nomor PG. 10/T.2/TU/B/06/2025, mengenai upaya pengelolaan wisata pendakian di kawasannya. TNGGP, sebagai salah satu taman nasional dengan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan, terus menjadi destinasi favorit bagi pengunjung dari berbagai kota besar seperti Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Saat ini, kegiatan pendakian Gunung Gede dan Gunung Pangrango masih mendominasi kunjungan wisata di Sabtu.01/06/2025
Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi pengunjung wisata alam, Balai Besar TNGGP telah menerapkan beberapa upaya strategis:
-Pendaftaran Online dan Pembayaran Cashless: Kegiatan pendakian kini dapat dilakukan melalui website resmi www.booking.gedepangrango.org, dengan sistem pembayaran nontunai.
-Penerapan Kuota Pendaki: Diberlakukan kuota 600 orang per hari untuk masyarakat umum dan 300 orang untuk Hiking Organizer (HO) yang telah memiliki Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Wisata Alam (PB-PJAW).
-Kerja Sama dengan Masyarakat dan Relawan: Melibatkan kelompok masyarakat dan volunteer dalam pelayanan wisata alam.
-Penanganan Sampah: Melakukan pengelolaan sampah di lokasi wisata.
-Monitoring Cuaca dan Daerah Rawan Bencana: Memastikan keamanan pengunjung dengan terus memantau kondisi cuaca dan potensi bencana.
-Buka Tutup Jalur Pendakian: Menerapkan kebijakan buka tutup pendakian untuk pemulihan ekosistem, penyelamatan satwa prioritas, dan mengantisipasi kondisi cuaca ekstrem, aktivitas vulkanik, serta kondisi darurat lainnya.
Upaya-upaya ini sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Rencana Aksi Nilai-Nilai Budaya Bekerja Berakhlak Kementerian Kehutanan Tahun 2025. Nilai-nilai BERAKHLAK yang dimaksud meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Sebagai bentuk komitmen dan konsistensi dalam memberikan pelayanan prima, khususnya bagi pendaki, Balai Besar TNGGP juga telah melakukan berbagai upaya penertiban. Petugas ditempatkan di lokasi yang disinyalir menjadi jalur ilegal pendakian selama 24 jam untuk mencegah masuknya calon pendaki tanpa izin. Patroli rutin pada jalur pendakian juga intensif dilakukan.
Selama masa libur panjang tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2025, Balai Besar TNGGP berhasil mencegah dan menurunkan pendaki ilegal dalam jumlah signifikan. Tercatat 687 orang pada tanggal 30 Mei 2025 dan 1971 orang pada tanggal 31 Mei 2025 berhasil dicegah dan diminta turun.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pendaki ilegal, mereka mendapatkan izin pendakian dari basecamp (BC) secara ilegal. Menanggapi hal ini, Balai Besar TNGGP menegaskan bahwa basecamp bukan merupakan bagian dari pengelolaan pendakian yang memiliki kewenangan atau izin dalam mengelola pendakian.
Adapun Hiking Organizer (HO) yang telah memiliki izin resmi dari TNGGP adalah:
- Basecamp Gepangku
- Kobel Adventure
- Usaha Salam Rimba (USSR)
- Dolan.gedepangrango
Balai Besar TNGGP menyatakan, apabila dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan wisata di TNGGP ditemukan oknum dari petugas HO dan/atau pengunjung pendakian yang berbuat tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah, pihaknya akan berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Sistem Perizinan Pendakian Terbaru Saat ini, TNGGP tidak lagi menerbitkan SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi) secara fisik. Sebagai gantinya, pendaki akan menerima barcode yang berisi data pendaki saat melakukan pendaftaran online.
Untuk pendaftaran online, calon pendaki perlu menyiapkan beberapa dokumen, antara lain:
- Surat kesehatan
- Surat pernyataan bagi pendaki usia di bawah 16 tahun atau di atas 60 tahun (disertai pendampingan) untuk memastikan keselamatan selama pendakian.
"Semoga pengelolaan pendakian di TNGGP menjadi lebih baik dan selalu memberi manfaat bagi masyarakat. Balai Besar TNGGP senantiasa mengharapkan dukungan dari semua pihak stakeholder dalam mewujudkan Balai Besar TNGGP yang Berakhlak," pungkas adm.
(Indra)
