SUARA CIANJUR | CIPANAS RAYA - Program Koperasi Merah Putih yang digadang-gadang pemerintah di era Presiden Prabowo sebagai solusi kemandirian ekonomi desa, ternyata tidak semanis yang tertulis di atas kertas. Fakta di lapangan, koperasi justru menghadapi berlapis kendala, mulai dari mekanisme birokrasi yang rumit, modal yang seret, hingga praktik subsidi yang dianggap lebih membebani masyarakat ketimbang menolong mereka.
Ketua Koperasi Merah Putih Desa Cipanas, H. Jajat Sudrajat, S.IP, di dampingi Jerry Hamzah Kabid Anggota dan semu staf Kopdes Merah Putih Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, blak-blakan menyampaikan kegelisahannya.
“ Kalau hanya dilihat dari konsepnya, program ini bagus. Tujuannya mulia: kemandirian usaha dan kemakmuran masyarakat desa. Tapi realitanya jauh berbeda. Di bawah, koperasi justru dipaksa berdiri di atas kaki sendiri tanpa sokongan nyata dari negara,” tegasnya saat diwawancarai di kantor koperasi, Rabu (11/9/2025).
Birokrasi Berlapis, Dana Tak Kunjung Turun
Jajat menegaskan, sampai empat bulan berjalan sejak berdiri pertengahan Mei, dana yang dijanjikan pemerintah belum juga mengalir.
“ Bahasa dana dikucurkan itu menyesatkan. Faktanya, prosesnya berbelit: harus bikin proposal, ajukan ke kepala desa, dibahas BPD, di-ACC, lalu upload ke sistem pusat. Dan semua itu pun belum tentu cair. Katanya koperasi modern, tapi di lapangan malah jadi ribet luar biasa,” ujarnya.
Ironisnya, setiap transaksi atau pinjaman koperasi konon bisa dipantau hingga 18 kementerian.
“ Kalau sampai sekaku itu, bagaimana koperasi desa mau bergerak lincah?” sindir Jajat.
Beban Subsidi Ditanggung Rakyat
Masalah lain muncul dalam distribusi sembako bersubsidi. Alih-alih mendapatkan fasilitas murah, koperasi dipaksa bermitra dengan anak BUMN dengan mekanisme memberatkan.
“ Contoh minyak goreng. Harga dari sana Rp14.500, dijual ke masyarakat maksimal Rp15.700. Margin hanya Rp1.200. Tapi koperasi harus bayar cash dulu, melampirkan data anggota, bahkan ribet urus administrasi. Ini bukan bantuan, tapi justru memindahkan beban subsidi ke rakyat,” bebernya.
Beras pun serupa. Koperasi Cipanas dalam seminggu bisa menjual dua ton beras SPHP. Tapi semua dibeli cash dari Bulog, lalu dijual ke anggota dengan margin tipis.
“ Modalnya dari anggota, bukan subsidi pemerintah. Jadi siapa sebenarnya yang menyubsidi siapa?” tegas Jajat.
" Kerja Pengurus Tanpa Upah, Ini Bukan Uang, Ini Harga Diri," tandasnya.
Jajat juga menyinggung pengorbanan pengurus. Dengan 254 anggota, koperasi dikelola oleh tujuh pengurus dan lima pengawas, bekerja setiap hari dari pagi hingga sore tanpa gaji.
“ Empat bulan kami kerja, pikiran, tenaga, waktu, semua tersedot ke koperasi. Tidak ada kompensasi. Kalau dihitung dengan uang, kami sudah habis-habisan. Tapi ini bukan soal rupiah, ini soal harga diri kami menjaga kepercayaan anggota,” tegasnya.
Pemerintah harus evaluasi, jangan hanya di atas kertas, sambungnya.
Menurut Jajat, problem utama adalah ketidaksesuaian antara regulasi dengan kondisi nyata di lapangan.
“ Kalau koperasi baru saja sudah diperlakukan sama dengan korporasi besar, jelas berat. Pemerintah harus turun tangan, evaluasi dari bawah, cari tahu apa yang membuat koperasi bisa berjalan atau gagal. Jangan hanya main teori di atas kertas,” kritiknya keras.
Ia juga mengingatkan bahwa keuntungan koperasi pun wajib dipotong 20% untuk APBD desa.
“ Padahal modalnya dari anggota. Jadi logikanya, masyarakat sudah keluar uang, keluar tenaga, lalu masih dipotong untuk desa. Bukannya menyejahterakan rakyat, malah rakyat lagi yang jadi korban,” ujarnya.
Harapan pada Menteri Koperasi Baru
Meski keras mengkritik, Jajat tetap menyimpan harapan pada Menteri Koperasi yang baru dilantik.
“ Beliau punya rekam jejak dan paham dunia koperasi. Harapan kami, program ini jangan hanya jadi jargon. Harus nyata di lapangan, harus ada terobosan. Karena bukan hanya Cipanas, teman-teman koperasi di Sulawesi sampai Jawa Timur juga menghadapi hal yang sama. Kalau ini benar-benar instruksi Presiden, ya harus serius ditangani,” tutupnya.
Alih-alih memberi jalan keluar bagi ekonomi desa, Koperasi Merah Putih justru terjebak dalam labirin birokrasi dan kebijakan yang tidak pro-rakyat. Jika tidak segera dievaluasi, program ini berpotensi hanya jadi proyek pencitraan pemerintah, sementara rakyat kecil kembali harus menanggung beban.
(Indra)
