 |
| Foto: Dok. (Indra SC) Di tengah masifnya alih fungsi kawasan lereng Gunung Gede Pangrango menjadi kebun sayur dan lahan komersial, Bupati Cianjur dr. M. Wahyu Ferdian menyatakan sikap tegak lurus dengan Gubernur Jawa Barat. Ia mendukung penuh larangan aktivitas pertanian dan komersialisasi di zona Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) |
SUARA CIANJUR | CIPANAS RAYA - Di tengah masifnya alih fungsi kawasan lereng Gunung Gede Pangrango menjadi kebun sayur dan lahan komersial, Bupati Cianjur dr. M. Wahyu Ferdian menyatakan sikap tegak lurus dengan Gubernur Jawa Barat. Ia mendukung penuh larangan aktivitas pertanian dan komersialisasi di zona Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).
Dukungan itu disampaikan Wahyu saat menghadiri HUT ke-44 Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Sabtu (5/9/2026). Pernyataan ini merespons kebijakan Gubernur yang tak hanya melarang penanaman sayuran di lereng TNGGP, tapi juga membatasi aktivitas pendakian Gunung Gede.
Langkah Pemprov dinilai menjadi alarm keras. Pasalnya, kerusakan di kawasan penyangga TNGGP selama ini dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan efektif dari daerah.
"Kita mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Jangan sampai hutan kita hilang oleh keegoisan manusia dalam jangka pendek," kata Wahyu di Cipanas.
Wahyu mengklaim, seluruh kawasan hutan - baik lindung, sosial, maupun wisata - wajib dipertahankan sesuai fungsi. Ia melempar wacana pelestarian jangka panjang untuk Cianjur.
"Kita harus berpikir jangka panjang, bagaimana alam kita dan Cianjur yang kita sayangi ini bisa diwariskan tetap asri, airnya tetap mengalir, dan pohon-pohonnya tetap berdiri kepada anak cucu kita kelak," ujarnya.
Soal implementasi, Pemkab Cianjur mengaku tidak akan berjalan sendiri. Wahyu menyebut akan berkoordinasi dengan Pemprov untuk memperkuat pengawasan yang selama ini lemah di lapangan.
 |
| Foto: Dok. (Indra SC) Langkah Pemprov dinilai menjadi alarm keras. Pasalnya, kerusakan di kawasan penyangga TNGGP selama ini dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan efektif dari daerah |
"Kami dari pemerintah daerah akan sejalan dan tentunya tegak lurus dengan pimpinan kami, Pak Gubernur. Kami juga akan melakukan kerja sama dengan Provinsi Jawa Barat untuk melestarikan alam," kata dia.
Ia juga melempar tanggung jawab pengawasan ke publik. Menurutnya, perlindungan hutan tak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
"Ini harus kolektif bersama. Kita harus membangun kesadaran bahwa hutan itu bukan hanya sekadar jajaran pepohonan, tetapi sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan kelangsungan kelestarian hidup kita di masa mendatang," ujarnya.
Wahyu menegaskan, tidak ada lagi toleransi bagi alih fungsi kawasan.
"Oleh karena itu, hutan jangan dialihfungsikan, harus sesuai dengan peruntukannya," kata Wahyu.
Indra
