 |
| Foto: Dok. (Net) Gambar ilustrasi Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat sekolah dasar (SD) nampak sedang memegang buku tabungan simpanan pelajar (Simpel) atau buku rekening PIP, dan ATMnya |
SUARA CIANJUR | CIANJUR - Forum Pemerhati Pendidikan (FPP) Kabupaten Cianjur menyoroti permasalahan penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Cipinang- Cikalongkulon, hal tersebut menjadi perhatian FPP setelah puluhan orang tua penerima manfaat mendatangi gedung sekolah, pada Selasa (2/6/2026) untuk mempertanyakan dana bantuan PIP yang di duga belum diterima seutuhnya.
" Adanya 40 lebih penerima manfaat PIP di SDN Cipinang yang mengaku hak bantuannya tidak mereka terima perlu mendapatkan atensi dari pihak terkait," tutur Ade Sekretaris Forum Pemerhati Pendidikan (FPP) Minggu (7/6/2026).
Ia juga mengomentari tanggapan Kepala SDN Cipinang yang mengatakan kenapa aksi para orang tua penerima manfaat dilakukan pada saat kepemimpinan kepsek baru.
" Pada saat rapat dengan puluhan orang tua penerima manfaat, Kepsek balik mempertanyakan kenapa masalahnya muncul saat ini? Menurut kami tanggapan seperti itu kurang tepat, karena 40 orang melakukan pengakuan secara bersamaan tentunya memiliki alasan, bisa saja selama ini baru mengetahui ada hak anaknya yang belum mereka terima, atau mungkin awalnya dari faktor ketidak tahuan dalam mengakses data penerima manfaat," tuturnya.
Sambung Ade, buktinya sekarang setelah mereka mengetahui ada hak anaknya yang belum keterima, mereka bergerak ke sekolah menyampaikan protesnya
Ia kembali menyayangkan ucapan Kepala Sekolah dalam rapat musyawarah dengan para orang tua penerima manfaat.
" Menanggapi tuntutan dan protes puluhan orang tua penerima manfaat seyogyanya kepsek fokus ke subtansi jangan melebar ke permasalahan lain, fokus mencari solusi jangan mempermasalahkan kenapa para orang tua mengadu ke pihak luar, karena pengakuan yang sama dari 40 orang jangan dianggap enteng, kecil kemungkinan mereka kompak berbohong, pengakuan dari puluhan orang tua penerima manfaat harus di sikapi dengan bijaksana," katanya.
Kami selaku Forum Pemerhati Pendidikan, tambah Ade, tidak aneh mendapati sekolah yang PIP nya bermasalah, hal seperti ini bukan hanya terjadi di SDN Cipinang saja, kasus yang sama pun muncul di sekolah lainnya.
Ia juga mengatakan, agar permasalahan serupa tidak muncul di sekolah lain, pihak Disdikpora Kabupaten Cianjur beserta Jajarannya harus melakukan pengawasan ketat pada penyaluran dana bantuan pendidikan tersebut.
" Disdikpora Kabupaten Cianjur dan Inspektorat harus turun tangan melakukan pengawasan penyaluran dana bantuan PIP di setiap tingkatan satuan pendidikan, kasihan penerima manfaat, mereka masyarakat kecil sangat membutuhkannya," ujarnya.
Sebelumnya, Muhammad Kasim Kepala SDN Cipinang- Cikalongkulon dalam rapat musyawarah dengan puluhan orang tua penerima manfaat PIP menyampaikan rasa herannya.
" Secara pribadi saya merasa aneh dan heran, kenapa permasalahan ini muncul hari ini, kenapa tidak dari dulu," ucapnya dihadapan para orang tua penerima manfaat PIP, Selasa (2/6/2026).
" Bapak/Ibu datang langsung ke saya, kenapa PIP anak saya tidak cair- cair, saya mau dibantu, seharusnya bilang begitu, bukan ujug-ujug seperti ini, kami jadi kaget kalau begini," kelitnya.
Ia juga menyayangkan sikap para orang tua penerima manfaat yang membawa pihak luar (wartawan- red) dalam urusan tersebut.
" Kenapa Bapak/Ibu menyampaikan Keluhan PIP ke pihak luar, kenapa tidak langsung saja ke pihak sekolah, padahal jika disampaikan langsung masalahnya tidak akan melebar seperti ini, dan mungkin akan cepat selesai," ujarnya.
Sementara itu perwakilan orang tua penerima manfaat PIP di SDN Cipinang yang berinisial MD membantah bahwa aksi puluhan orang tua penerima manfaat PIP tidak ujug- ujug terjadi begitu saja.
" Tuntutan kami tidak ujug- ujug seperti yang di tuduhkan Kepala Sekolah, setahun sebelumnya kami pernah mempertanyakan langsung ke pihak SDN Cipinang, jawabannya apa? anak bapak tahun ini tidak mendapat bantuan PIP! tapi nyatanya di aplikasi sipintar tercatat sebagai penerima manfaat," bantahnya, Jumat (5/6/2026).
Goesta
